PERAN GOVERNMENT SIZE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

PERAN GOVERNMENT SIZE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Oleh: Rosyidatul Awwaliyah

Dalam peningkatan kemakmuran masyarakat, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjangkau hal tersebut. Bagi pemerintah, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang harus dicapai demi keberlangsungan suatu negara. Ada banyak hal yang mampu pemerintah lakukan dalam mewujudkan impian tersebut. Oleh karena itu, dasar pembangunan ekonomi biasanya berorientasi terhadap masa pertumbuhan. Peran dan kebijakan pemerintah menjadi sangat penting dalam memberikan dampak pergerakan banyak aspek dalam negara, termasuk aspek perekonomian. Salah satu bentuk kebijakan yang pemerintah tawarkan dalam ekonomi adalah kebijakan fiskal. Dimana kebijakan fiskal tersebut bertujuan untuk memengaruhi jumlah belanja agregat dan perubahan dalam hal perpajakan. Adapun peran pemerintah dalam sistem kapitalis murni perekonomian modern adalah alokasi, distribusi, dan juga stabilisasi  (Mangkoesoebroto, 1991).

Upaya untuk menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah perlunya perencanaan dalam pembangunan baim di pusat maupun daerah. Dapat dilakukan juga dengan pengoptimalan dalam pengelolaan sumber dana dan sekaligus pengalokasiannya. Pemerintah akan melakukan beberapa pengeluaran yang berhubungan dengan pembayaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan guna menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai macam pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebutlah yang disebut sebagai government size.

Yuk cari tahu seberapa banyak peran government size dalam pertumbuhan ekonomi, baik dari sudut pandang positif maupun negatif! Lalu, bagaimana dampak dari government size ini terhadap pertumbuhan ekonomi?

Pengertian Government Size

Telah banyak dilakukan penelitian yang mendefinisikan makna terkait government size. Menurut Qibthiyyah (2020), pengeluaran pemerintah dilihat dari rasio antara pengeluaran pemerintah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau dikenal dengan istilah government size. Dari sumber lain disebutkan bahwa government size adalah indikator yang digunakan untuk mengukur konsumsi akhir pemerintah dalam periode tertentu yang meliputi seluruh pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, termasuk belanja modal dan belanja pegawai, kecuali belanja militer. Peningkatan government size akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pengeluaran pemerintah yang melebihi ambang batas akan menghambat pertumbuhan ekonomi (Asimakopoulos, 2016).

Menurut Akram dan Rath (2020), government size dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa cara. Pertama, pengeluaran government size dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemungutan pajak dan bantuan luar negeri. Kedua, belanja government size dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan fiskal dan alokasi anggaran yang tidak produktif, misalnya untuk belanja pegawai yang lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang mendekati batas maksimal justru semakin tidak efisien dan tidak dalam kondisi timpang. Oleh karena itu, besarnya belanja pemerintah yang optimal menjadi isu yang menarik dalam implementasi kebijakan ekonomi suatu negara (Nupur Nirola, 2019).

Ruang Lingkup Government Size

Masih banyak dari penelitian yang memiliki perspektif yang berbeda terkait government size. Hal ini kerap kali terjadi karena belum adanya pengertian yang konkrit mengenai hal tersebut. Cakupan government size mengacu pada pengukuran dan analisis tingkat pengeluaran pemerintah atau bagian pemerintah dalam perekonomian. Ini melibatkan pemeriksaan ukuran dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari PDB atau pendapatan nasional. 

Ada juga pendapat lain mengenai ruang lingkup government size. Konsep government size mencakup berbagai komponen, termasuk konsumsi pemerintah, investasi, transfer, dan subsidi. Pengukuran government size memungkinkan penilaian peran dan dampak pemerintah dalam perekonomian. Ini membantu dalam memahami alokasi sumber daya, efisiensi pengeluaran publik, dan dampak potensial terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Analisis government size penting bagi pembuat kebijakan untuk menentukan tingkat intervensi pemerintah yang optimal dalam perekonomian. Ini melibatkan pemeriksaan hubungan antara government size dan variabel ekonomi seperti pertumbuhan PDB, investasi, produktivitas, dan distribusi pendapatan.

Analisis government size bersifat multidisiplin. Hal ini melibatkan ekonomi, ilmu politik, dan kebijakan publik yang dapat mengimplikasikan dari intervensi pemerintah dalam ekonomi dan menginformasikan perdebatan tentang peran dan ukuran yang tepat dari pemerintah dalam mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Abounoori, 2010). Government size juga mengacu pada pengukuran dan analisis dimensi dan karakteristik entitas pemerintah, seperti ukuran anggarannya, jumlah pegawai, dan jangkauan operasi dan kegiatannya (Rahmawaty, 2020). Adapun menurut Kutut Arya (2022), ruang lingkup government size mengacu pada pengukuran, analisis ukuran, dan skala keseluruhan kegiatan pemerintah, termasuk pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan penyediaan barang dan jasa publik (Ketut Arya Udayana, 2022).

Dampak Government Size

Banyak penelitian yang dilakukan guna mengetahui berapa banyak peran yang diberikan oleh government size terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak government size terhadap pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tingkat ambang tertentu. Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan government size dapat memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi hingga batas tertentu, di luar itu akan merugikan pertumbuhan.

Sebagai contoh, penelitian Asimakopoulos dan Karavias (2016) menemukan bahwa government size berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi hingga pada level threshold sekitar 35% dari GDP. Di luar ambang batas ini, peningkatan government size menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi (Asimakopoulos, 2016). Demikian pula, Altunc dan Aydın (2013) meneliti hubungan antara government size dan pertumbuhan ekonomi di Turki, Rumania, dan Bulgaria. Mereka menemukan bahwa ada government size yang optimal, dan melebihi tingkat optimal ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Abounoori dan Nademi (2010) menemukan bahwa di Iran pengeluaran pemerintah berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi karena terdapat government size yang di luar ambang batas (Abounoori, 2010). Di sisi lain, Vedder dan Gallaway (1998) berpendapat bahwa government size yang lebih kecil berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Amerika Serikat. 

Dampak government size terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi bahan perdebatan dikalangan ekonom. Penelitian Asimakopoulos dan Karavias (2016) menemukan bahwa hubungan antara government size dan pertumbuhan ekonomi bersifat nonlinier, dengan threshold effect. Mereka menyimpulkan bahwa hingga titik tertentu, peningkatan government size dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi di luar ambang batas tersebut, ekspansi lebih lanjut dapat berdampak negatif.

Barro (1990) mengusulkan kerangka teoritis yang menyarankan pengeluaran pemerintah dapat memiliki efek positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia berargumen bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif, seperti investasi di bidang infrastruktur dan pendidikan, dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pengeluaran pemerintah yang berlebihan dan inefisiensi dapat menekan investasi swasta dan menghambat kinerja ekonomi. Chiou-Wei, Zhu, dan Kuo (2010) menerapkan model regresi transisi mulus untuk menganalisis hubungan antara government size dan pertumbuhan ekonomi. Mereka menemukan bahwa dampak government size terhadap pertumbuhan ekonomi bervariasi tergantung pada tingkat pembangunan ekonomi. 

Secara keseluruhan, dampak government size terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan bergantung pada konteks. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti efisiensi pengeluaran pemerintah, kualitas kelembagaan, dan tingkat perkembangan ekonomi.

Kesimpulan

Beberapa studi menunjukkan bahwa perluasan government size dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, sementara yang lain berpendapat bahwa pemerintah yang lebih besar dapat menghambat kinerja ekonomi. 

Pemerintahan yang lebih besar cenderung memerlukan tingkat pajak dan pengeluaran publik yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan defisit anggaran dan peningkatan utang publik. Hal ini berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif bagi kesinambungan fiskal jangka panjang. Di sisi lain, pemerintah yang lebih besar seringkali memiliki lebih banyak sumber daya untuk menerapkan kebijakan perpajakan progresif dan program kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai hasil yang adil dapat bergantung pada berbagai faktor, termasuk desain dan implementasi kebijakan tersebut.  

Pengeluaran pemerintah yang berlebihan dan inefisiensi dapat menekan investasi swasta dan menghambat kinerja ekonomi. Di negara-negara berkembang, government size yang besar dapat berdampak positif pada pertumbuhan, sedangkan di negara maju, hubungan tersebut dapat menjadi negatif.

Penelitian dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya efek spesifik dari government size pada berbagai aspek masyarakat dan ekonomi.

Daftar Pustaka

Abdillah, K., 2023. Optimum Government Size and Economic Growth in Indonesia: ARDL Model Approach. Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi , XVIII(1), p. 39.

Abounoori, E., 2010. Government size threshold and economic growth in iran. International Jounal of Business and development, pp. 95-108.

Asimakopoulos, S. Y., 2016. The Impact of government size on economic growth: A threshold analysis. Economic Letters, Volume 139, pp. 65-68.

Ketut Arya Udayana, A. S. H. A. Y. C. M. S. P., 2022. RELEVANSI SKALA OPTIMUM BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN FINANCIAL DISTRESS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, III(1), pp. 71-89.

Mangkoesoebroto, G., 1991. Ekonomi Publik. Bengkulu: BPFE.

Nupur Nirola, S. S., 2019. The interactive impact of government size and quality of institutions on economic growth- evidence from the states of India. Heliyan, V(3).

Qibthiyyah, A. R. S. &. R. M., 2020. Government size dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan PEmbangunan Indonesia, 20(2), p. 212.

Rahmawaty, R. A. &., 2020. PENGARUH KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, V(4), pp. 584-598.

Sujarweni, V. W., 2015. Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Jakarta: Pustaka Baru Press.

Leave a Reply