Optimalisasi Wakaf Tanah Produktif dengan Akad BOT

Oleh: Aisyah As-Salafiyah

Bismillah.
Agama Islam adalah agama yang sempurna, ia mengatur segala aspek hidup manusia, termasuk dalam perkara perekonomian. Dalam Islam, falah atau kesejahteraan masyarakat menjadi suatu tujuan terpenting dalam transaksi ekonomi, sehingga kepentingan antara penawaran penjual dan permintaan pembeli, atau kepentingan para pemain dalam ekonomi makro, yakni rumah tangga, perusahaan dan pemerintah dapat dipertemukan dalam suatu titik maslahat yang terdiri dari keuntungan dan berkah dengan mempertimbangkan faktor moral dan norma dalam syariah.

Praktik kedermawanan juga telah banyak dibudayakan oleh kaum Muslimin dalam rangka ta’awun (tolong-menolong) agar kesenjangan ekonomi antara pihak yang kaya dan pihak yang miskin dapat diperkecil, sehingga keadaan sejahtera ideal dimana tidak ada orang masuk kategori fakir dan miskin karena semua masyarakat telah berkecukupan sebagaimana yang telah diwujudkan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat terulang kembali.

Filantropi Islam diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi sekarang ini. Terutama instrumen wakaf, wakaf menurut pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif  (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Aset wakaf yang bersifat tetap dan abadi serta kepemilikannya dikembalikan ke Allah, namun manfaatnya dapat terus diberikan kepada mereka yang membutuhkan menjadi sebuah instrumen yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai aset produktif dalam jangka panjang dengan pengelolaan yang profesional.


Perkembangan wakaf di Indonesia saat ini terus meningkat secara progresif, pada tahun 2019 lalu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa potensi aset wakaf di Indonesia per tahunnya mencapai 2.000 triliun rupiah dan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektar. Aset dengan nilai sebesar ini tentu memerlukan adanya pengelolaan yang baik dari nadzir (pengelola wakaf), salah satunya dioptimalisasi dengan memanfaatkan akad BOT untuk wakaf produktif.

BOT adalah kependekan dari Build-Operate-Transfer, dikenal di Indonesia dengan istilah BGS atau Bangun-Guna-Serah, dalam Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa BOT atau BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Akad BOT ini dapat dikembangkan dalam pengelolaan tanah wakaf yang jumlahnya hingga ratusan hektar di Indonesia untuk berbagai macam bangunan atau sarana yang nantinya dapat diproduktifkan. Akad ini cocok digunakan untuk pengembangan wakaf tanah produktif karena dengan modal sebidang tanah, menggunakan akad ini, tanpa mengeluarkan dana, nadzir dapat mengelolanya menjadi suatu aset produktif.

Sistem kerjanya adalah sebagai berikut:

Pertama, nadzir atau pengelola tanah wakaf menentukan lokasi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk pembangunan, tanah yang akan digunakan diupayakan berlokasi strategis sehingga memungkinkan untuk dibangun suatu usaha di atasnya. Tanah wakaf ini selain didapat dari wakaf tanah dari subjek hukum, dapat juga menggunakan wakaf uang yang nantinya digunakan untuk membeli aset tanah di lokasi yang sekiranya memungkinkan untuk dibangun usaha. Lokasi tanah akan berpengaruh pada pengembangan usaha nantinya. Semakin strategis tempatnya, misalnya di dekat pasar, jalan protokol, stasiun atau fasilitas umum yang ramai lainnya akan semakin potensial.


Kedua, nadzir kemudian membuat kontrak kerjasama akad BOT dengan pihak lain yang bersedia menjadi investor sekaligus membangun usaha di atas tanah tersebut serta menjalankannya sampai waktu yang ditentukan, biasanya paling lama dalam jangka waktu 30 tahun, dalam artian, selama 30 tahun ke depan, kendali pengelolaan dan hasil dari usaha yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut diserahkan sepenuhnya kepada investor sebagai ganti pembayaran dan keuntungan atas pembangunan usaha.

Ketiga, setelah masa perjanjian dalam kontrak selesai, investor akan menyerahkan kembali tanah beserta usaha, bangunan dan fasilitas yang menjadi objek akad kepada nadzir. Pada saat itulah, tanah wakaf sekaligus usaha di atasnya dapat dikelola secara kontinu dalam jangka panjang, kepemilikannya menjadi milik Allah, dan hasil yang didapat darinya diberikan kepada yang membutuhkan atau untuk membangun suatu usaha produktif lainnya.

Penggunaan akad BOT pada wakaf tanah produktif juga dapat membantu pengembangan industri halal di Indonesia, apabila usaha yang dibangun merupakan salah satu sektor industri halal, misalnya rumah sakit syariah, hotel syariah, restoran halal, butik syariah dan lain sebagainya. Dukungan wakaf dalam usaha industri halal ini menjadikan dakwah ekonomi syariah meluas dan asetnya menjadi aset abadi yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Contoh nyata bangunan wakaf yang menggunakan akad BOT adalah Zamzam Tower di Makkah, Saudi Arabia. Zamzam Tower dibangun di atas tanah wakaf yang dikelola oleh negara, kemudian bekerjasama dengan Binladin Group dan disewakan pada Munshaat Real Estate Projects KSC yang kemudian mendanai konstruksinya, mengelolanya dan akan mengembalikannya sebagai aset wakaf setelah 28 tahun masa kontrak.

Tentunya pengelolaan wakaf produktif dengan akad BOT ini memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak. Baik para wakif, nadzir, akademisi, masyarakat, hingga pemerintah, terutama lembaga Badan Wakaf Indonesia agar manfaat dari hasil wakaf produktif nantinya dirasakan secara inklusif oleh masyarakat dan dapat mewujudkan kesejahteraan ummat, Insya Allah.


Daftar Pustaka

Ali, M. D. (2012). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia. (2019, Desember). Wakaf Berpotensi Angkat Derajat Ekonomi. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia: https://www.bwi.go.id/4123/2019/12/berita/berita-wakaf/wakaf-berpotensi-angkat-derajat-ekonomi/

Hasanah, S. (2017, Desember 29). Dasar Hukum Pembangunan dengan Skema Build Operate Transfer (BOT). Retrieved from Hukum Online: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a4458d2105c1/dasar-hukum-pembangunan-dengan-skema-ibuild-operate-transfer-i-bot/#_ftn1

Parker, M. (2004, Februari 16). Zam Zam Tower And Timeshare Bond. Retrieved from Arab News: https://www.arabnews.com/node/244350

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republika. (2019, September 30). BWI: Potensi Aset Wakaf Capai Rp 2.000 Triliun per Tahun. Retrieved from Republika: https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/19/09/30/pymexa383-bwi-potensi-aset-wakaf-capai-rp-2000-triliun-per-tahun

Reuters. (n.d.). About Munshaat Real Estate Projects Co KSCP. Retrieved from Reuters: https://www.reuters.com/companies/MUNS.KW

World Bank Group. (2018, Februari 9). Overview of Concessions, BOTs, DBO Projects. Retrieved from Public-Private-Partnership Legal Resource Center: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-dbos

Leave a Reply

Close Menu