KAKAP presented by Sebastian Herman, M.Ec (Dosen Ekonomi Syariah Universitas Tazkia) Written by Jilan Sajida (Staff Divisi NEON KSEI Progres 2024/2025) & Shadiq

Dalam Islam, kekayaan publik dianggap sebagai milik umat yang harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan bersama. Rasulullah SAW memperkenalkan konsep keuangan publik di mana seluruh pendapatan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat, sehingga status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara. Tempat pengumpulan dana tersebut disebut Baitul Mal, yang berfungsi sebagai lembaga keuangan negara untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran demi kesejahteraan umat.

Dasar hukum pengelolaan harta negara dalam Islam bersumber pada Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas. Al-Qur’an dan Hadis memberikan petunjuk langsung mengenai prinsip-prinsip keadilan dan pengelolaan kekayaan. Ijma’, yaitu kesepakatan para ulama, dan Qiyas, yaitu analogi hukum, digunakan untuk menetapkan hukum dalam situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber utama. Keteladanan para Khulafaur Rasyidin juga menjadi acuan dalam praktik pengelolaan harta negara yang adil dan transparan.

Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan, transparansi, dan maslahat umat menjadi landasan utama dalam pengelolaan harta negara. Lembaga Baitul Maal berperan sentral dalam menerima, menyimpan, dan mendistribusikan kekayaan publik sesuai dengan syariat Islam. Fungsi utama Baitul Maal meliputi penghimpunan dana zakat, infaq, dan kharaj, serta penyalurannya untuk membiayai program sosial-ekonomi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan bagi warga miskin. Dengan demikian, pengelolaan harta negara dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan sosial melalui mekanisme yang adil dan akuntabel.

Tantangan Regulasi dan Kelembagaan

Integrasi zakat ke dalam sistem fiskal modern merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Upaya untuk menyatukan dua sistem yang memiliki landasan filosofis dan operasional yang berbeda ini menghadirkan serangkaian tantangan yang perlu diatasi. Untuk memahami tantangan-tantangan ini secara mendalam, kita perlu mengkaji berbagai aspek yang memengaruhi proses integrasi tersebut.

Integrasi zakat ke dalam sistem fiskal modern menghadapi tantangan hukum karena adanya perbedaan mendasar antara sumber dan prinsip yang mendasari kedua sistem tersebut. Zakat diatur oleh hukum syariah, yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, sementara pajak diatur oleh undang-undang negara. Perbedaan ini menciptakan potensi konflik dalam hal regulasi, interpretasi, dan implementasi. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua sistem hukum ini menjadi tantangan krusial yang memerlukan kajian mendalam dan komprehensif.

Selain tantangan hukum, integrasi zakat dan pajak juga dihadapkan pada tantangan sosial yang tidak kalah kompleks. Tantangan sosial ini muncul dari beragamnya pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kedua konsep tersebut. Zakat seringkali dipandang sebagai kewajiban agama dan ibadah, yang didasarkan pada kesadaran individu akan tanggung jawab spiritual. Di sisi lain, pajak lebih dilihat sebagai kewajiban kepada negara yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan publik. Perbedaan pandangan ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam kedua sistem, serta menimbulkan resistensi terhadap upaya integrasi.

Lebih lanjut, integrasi zakat dan pajak juga menghadapi tantangan kelembagaan karena adanya perbedaan dalam sistem pengelolaan dan administrasi. Zakat dikelola oleh lembaga-lembaga zakat, seperti BAZNAS, yang memiliki mekanisme pengumpulan dan pendistribusian sendiri. Pajak dikelola oleh lembaga pemerintah, seperti Kementerian Keuangan, dengan sistem yang berbeda. Koordinasi dan integrasi antar lembaga menjadi tantangan untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif, serta menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan dana.

Dalam tataran implementasi, integrasi zakat dan pajak memerlukan solusi teknis yang canggih untuk mengatasi perbedaan dalam sistem dan prosedur. Hal ini mencakup pengembangan sistem informasi terpadu yang mampu mengelola data dan memproses transaksi zakat dan pajak secara efisien. Selain itu, diperlukan mekanisme yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat untuk memfasilitasi pembayaran, pengumpulan, dan pelaporan zakat dan pajak dalam sistem yang terintegrasi.

Keberhasilan integrasi zakat dan pajak sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara berbagai pihak terkait. Pemerintah memegang peranan penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung integrasi dan memastikan pengawasan yang efektif. Lembaga zakat bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel, serta membangun kepercayaan masyarakat. Tidak kalah penting, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif melalui edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam sistem yang terintegrasi.

Permasalahan Pengelolaan Harta Negara

1. Kurangnya Transparansi. Dalam konteks pengelolaan dana, baik itu zakat, pajak, atau aset negara, kurangnya transparansi menjadi isu krusial. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi mengenai bagaimana dana dikelola, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian atau penggunaan. Ketika informasi ini tidak tersedia atau sulit diakses oleh publik, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan akan akuntabilitas lembaga atau pihak yang berwenang.
2. Lemahnya Akurasi Data. Akurasi data merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya. Data yang akurat diperlukan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi yang efektif. Ketika data yang digunakan tidak akurat atau tidak mutakhir, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam alokasi sumber daya dan program yang tidak tepat sasaran.
3. Keterbatasan SDM. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional adalah aset penting dalam setiap organisasi atau sistem. Keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah maupun kualitas, dapat menjadi kendala serius dalam pengelolaan sumber daya yang efektif. Pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.
4. Tingginya Tingkat Korupsi. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak sistem pengelolaan sumber daya. Tindakan korupsi seperti penyelewengan dana, suap, dan nepotisme dapat mengurangi efektivitas pengelolaan, menghambat pembangunan, dan merugikan masyarakat luas. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif.
5. Regulasi yang Belum Optimal. Regulasi atau aturan yang jelas dan komprehensif sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan yang baik. Regulasi yang belum optimal, seperti adanya celah hukum atau tumpang tindih aturan, dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan wewenang. Pembaruan regulasi secara berkala diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
6. Pemanfaatan Aset yang Belum Maksimal. Aset negara memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, aset yang terbengkalai atau tidak produktif merupakan kerugian ekonomi. Optimalisasi pemanfaatan aset melalui perencanaan yang baik dan pengelolaan yang efisien dapat meningkatkan nilai tambah bagi pembangunan nasional.
7. Masalah Hukum Terkait Kepemilikan Aset. Kejelasan status hukum dan kepemilikan aset sangat penting untuk menghindari sengketa. Masalah seperti tumpang tindih klaim atau kurangnya bukti kepemilikan dapat menghambat pemanfaatan aset secara optimal dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ekonomi Islam menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui penguatan nilai-nilai integritas dan amanah dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab oleh individu maupun negara.

Pengelolaan harta negara dalam Islam mencerminkan tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan keadilan sosial. Prinsip keadilan menjamin distribusi kekayaan yang proporsional, sementara maslahah mengarahkan kebijakan ekonomi agar berpihak pada kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Dengan menjadikan dua prinsip ini sebagai fondasi, sistem keuangan publik dalam Islam dapat dibangun secara akuntabel dan transparan.

Dalam praktiknya, tantangan modern seperti regulasi yang kompleks, kelembagaan yang belum solid, dan rendahnya akuntabilitas memerlukan respons strategis. Penguatan lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal serta optimalisasi instrumen zakat dan wakaf menjadi solusi penting dalam membangun sistem pengelolaan kekayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem pengelolaan publik bukan hanya sebuah idealisme, tetapi sebuah kebutuhan zaman. Sebab, hanya dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah, cita-cita keadilan sosial yang hakiki dapat terwujud secara nyata. Maka, sudah saatnya ekonomi Islam tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi sistem yang menggerakkan perubahan sosial secara menyeluruh.

Referensi :
Dasri. (2024). Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi Umat. Journal Economy And Currency Study (JECS), 6(2), 23-30. https://pusdikra-publishing.com/index.php/jecs             10.51178/jecs.v6i2.2269        
Syafriani, N., Silviany, R., Amelia, L., & Zein, A. W. (2025). WAWASAN FILOSOFIS TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 3(1), 207-216. https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3479               
Pane, A. L., Rachman, N., & Triana, T. (2025). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis dan Praktis. Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, 2(2), 134-143. https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547         
Firdausi, Z. H. (2018). Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal    Muamalat. Az Zarqa’, 10(1), 52.

pic : https://unsplash.com/photos/people-walking-on-market-during-daytime-xsrvjoJy0pQ