Artikel & Berita
Wawasan Seputar Ekonomi Syariah
Negara Kaya SDA, tetapi Rakyat Bayar Pajak: Ada Apa dengan Keuangan Indonesia?
KAKAP presented by Nida Tazkia Husna (Kadiv PnP KSEI PROGRES 2025/2026)
Indonesia sering digambarkan sebagai negeri yang kaya batu bara, nikel, minyak, dan hasil bumi lainnya. Lalu mengapa warganya tetap dibebani pajak, mulai dari PPN hingga pajak penghasilan? Pertanyaan ini mudah memantik emosi, tetapi menjawabnya butuh angka. Artikel ini menelusuri struktur keuangan negara berdasarkan data realisasi APBN hingga Agustus 2026.
Sumber Uang Negara: Siapa yang Menopang?
Hingga Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,69 triliun, tumbuh 25,4% secara tahunan. Penerimaan perpajakan sebesar Rp1.619,3 triliun, sedangkan PNBP Rp435,1 triliun, belanja negara Rp2.295,7 triliun, dan defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB (CNN Indonesia, 2026). Rincian PNBP menunjukkan penerimaan SDA sebesar Rp194,6 triliun atau 74,5% dari target, sementara kekayaan negara dipisahkan (KND) Rp58,0 triliun (Periskop, 2026). Dengan angka-angka itu, pajak menyumbang sekitar 78,8% pendapatan negara dan PNBP SDA sekitar 9,5% (persentase hitungan saya).
- Perpajakan: Rp1.619,3 T (78,8%)
- PNBP SDA: Rp194,6 T (9,5%)
- PNBP non-SDA: Rp240,5 T (11,7%)
- Hibah: Rp1,2 T (0,1%)
Jadi, anggapan bahwa kekayaan alam seharusnya menggantikan pajak tidak sejalan dengan data. Kekayaan alam memang besar, tetapi tidak otomatis menjadi penerimaan negara dalam jumlah besar. Negara memperoleh bagiannya lewat royalti, pajak, dan bagi hasil, bukan seluruh nilai komoditasnya.
SDA Itu Fluktuatif dan Bisa Habis
Penerimaan SDA bergantung pada harga dan produksi. DDTC (2025) mencatat bahwa hingga Februari 2025, PNBP SDA migas turun 1,7% dan SDA nonmigas turun 7,2% akibat penurunan harga dan produksi minyak serta batu bara, sehingga PNBP total terkontraksi 4,5%. Pendapatan yang naik-turun mengikuti harga komoditas jelas tidak cocok untuk membiayai belanja rutin yang harus berjalan stabil.
Lonjakan PNBP 41,7% hingga Agustus 2026 juga perlu dibaca hati-hati. Bloomberg Technoz (2026) menjelaskan kenaikan itu terutama berasal dari KND: pendapatan KND hanya ditargetkan Rp1,8 triliun tetapi terealisasi sekitar Rp58 triliun, terutama dari surplus Bank Indonesia sekitar Rp55 triliun, sementara dividen BUMN tidak masuk APBN dan dikelola langsung oleh Danantara. Namun Periskop (2026) menyebut penerimaan SDA yang kuat sebagai pendorong utama. Dua sumber ini menekankan faktor berbeda, jadi kontribusi masing-masing belum bisa dipastikan dari data yang saya baca.
Pajak: Seberapa Besar Upayanya?
Dari sisi pajak, tax ratio arti sempit pada semester I 2026 mencapai 9,32% dan arti luas (termasuk PNBP SDA) 10,44%, naik dari 8,42% dan 9,31% pada semester I 2025. Pada kuartal II 2026 angkanya 11,07% dan 12,42% (Menkeu Purbaya, dikutip IKPI, 2026). Penerimaan pajak tumbuh 24,1% hingga Agustus (Medcom, 2026). Pemerintah menyatakan akan menaikkan tax ratio lewat perbaikan sistem dan perluasan basis pajak, bukan menekan wajib pajak yang ada.
Perlu dicatat, tax ratio semester I belum mencerminkan tahun penuh, dan Menkeu sendiri menegaskan penilaian harus menunggu data setahun.
Ke Mana Uangnya Pergi?
Di sisi belanja, belanja negara Rp2.295,7 triliun tumbuh 17,1%, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.791,5 triliun dan transfer ke daerah Rp504,3 triliun. Keseimbangan primer surplus Rp154 triliun, dan Menkeu Suahasil Nazara menyebut APBN “relatively on track” (CNN Indonesia, 2026). Defisit yang terkendali adalah kabar baik, tetapi ukuran akhirnya tetap kualitas belanja: apakah pajak dan penerimaan SDA kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan yang dirasakan.
Solusi: Bukan Memilih Pajak atau SDA
Pertama, perkuat basis pajak agar beban tidak hanya pada wajib pajak yang sudah patuh. Kedua, tingkatkan transparansi penerimaan SDA dan dividen, termasuk kejelasan antara APBN dan Danantara. Ketiga, jadikan penerimaan SDA yang fluktuatif sebagai pelengkap, bukan tulang punggung belanja rutin. Keempat, pastikan belanja berkualitas dan tepat sasaran, sehingga warga merasakan hasil dari pajak yang dibayar.
Tinjauan Maqashid Syariah
Islam menempatkan sumber daya vital sebagai milik bersama. Rasulullah SAW bersabda bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: rumput, air, dan api (HR. Abu Dawud no. 3477). Narasumber NU Aceh menegaskan bahwa sumber daya vital tidak boleh dimonopoli dan eksploitasi yang merusak lingkungan bertentangan dengan syariat, merujuk QS Al-A’raf: 56 (NU Online, 2026). Prinsip distribusi juga ditegaskan Al-Qur’an agar harta tidak hanya beredar di antara orang kaya (QS Al-Hasyr: 7).
Soal pajak, NU Online (2024) merangkum syarat dharibah menurut para ulama: kebutuhan primer yang nyata, tidak memberatkan yang tidak mampu, untuk kemaslahatan umum, dan melalui musyawarah ahli. Artinya, pajak dalam Islam bukan hak tanpa batas bagi negara, melainkan amanah yang diikat keadilan dan akuntabilitas. Dalam kerangka maqashid, hal ini menyentuh hifdz al-mal (menjaga harta rakyat) serta prinsip keadilan dalam pengelolaan harta publik.
Kesimpulan
Dari sudut pandang ekonomi konvensional, pendapatan negara bertumpu pada pajak karena SDA fluktuatif, terbatas, dan hanya sebagian nilainya diterima negara. Dari sudut pandang syariah, kekayaan alam adalah milik bersama yang dikelola secara adil, dan pajak adalah instrumen sah selama memenuhi syarat keadilan dan kemaslahatan. Pertanyaan yang lebih tepat daripada “mengapa kita membayar pajak?” adalah “ke mana uang itu dialirkan, dan apakah pengelolaannya transparan?”
Daftar Pustaka
Bloomberg Technoz. (2026, 18 September). Realisasi PNBP melonjak 41% sampai Agustus 2026, ini alasannya. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/122000/realisasi-pnbp-melonjak-41-sampai-agustus-2026-ini-alasannya
CNN Indonesia. (2026, 18 September). APBN defisit Rp240,1 T per Agustus 2026. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260918121732-532-1405383/apbn-defisit-rp2401-t-per-agustus-2026
DDTC. (2025, 14 Maret). Kinerja PNBP turun 4,5 persen dipengaruhi merosotnya harga komoditas. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809438/kinerja-pnbp-turun-45-persen-dipengaruhi-merosotnya-harga-komoditas
IKPI. (2026, 6 Agustus). Purbaya percaya target tax ratio 11% masih realistis tahun ini. https://ikpi.or.id/purbaya-percaya-target-tax-ratio-11-masih-realistis-tahun-ini/
Medcom. (2026, 19 September). Seberapa sehat APBN hingga Agustus 2026? Menkeu: Relatively on track. https://www.medcom.id/ekonomi/makro/ObzRwXgb-seberapa-sehat-apbn-hingga-agustus-2026-menkeu-relatively-on-track
NU Online. (2024, 23 Mei). Pajak dalam sejarah Islam: Dari kewajiban terpilih menjadi tugas bersama. https://nu.or.id/syariah/pajak-dalam-sejarah-islam-dari-kewajiban-terpilih-menjadi-tugas-bersama-fN8EJ
NU Online. (2026, 21 Februari). Regulasi fasilitas umum dan tambang harus berpijak pada fiqih kemaslahatan. https://www.nu.or.id/daerah/regulasi-fasilitas-umum-dan-tambang-harus-berpijak-pada-fiqih-kemaslahatan-iSGqB
Periskop. (2026, 18 September). Kemenkeu laporkan realisasi PNBP per Agustus 2026 capai Rp435,1 triliun. https://periskop.id/makro/20260918/kemenkeu-laporkan-realisasi-pnbp-per-agustus-2026-capai-rp4351-triliun
Sunan Abu Dawud. Kitab al-Ijarah, hadis no. 3477. https://hadithunlocked.com/abudawud:3477
Pink Tax: Bedah Diskriminasi Harga dalam Fiqh Muamalah
POFI (Pojok Fiqh) presented by Asnawati (Sekretaris II KSEI PROGRES 2025/2026)
Bayangkan Salsa dan kakak laki-lakinya berdiri di rak pisau cukur yang sama. Fungsinya sama, bentuknya hampir sama, hanya warnanya yang berbeda: biru untuk kakaknya, merah muda untuk Salsa. Harganya? Versi merah muda lebih mahal. Salsa pun bertanya dalam hati: apakah warna merah muda memang sebegitu berharganya?
Fenomena inilah yang dikenal sebagai pink tax. Dalam kacamata konvensional, perbedaan harga seperti ini dianggap strategi penetapan harga yang sah: pelaku usaha menyesuaikan harga dengan kesediaan membayar tiap segmen pasar. Namun bagi seorang muslim, pertanyaannya lebih dalam: adakah keadilan di balik harga itu?
Apa Itu Pink Tax?
Pink tax bukan pajak resmi pemerintah. Istilah ini merujuk pada biaya tambahan yang dibayar perempuan untuk produk yang ditujukan kepada mereka, padahal manfaatnya sama atau serupa dengan produk laki-laki. Ia berbeda dari tampon tax, yakni pajak resmi (PPN) atas produk menstruasi. Pink tax lahir dari keputusan harga produsen, sedangkan tampon tax dari kebijakan pajak (Harris, 2023; Putri, 2022).
Salah satu studi paling banyak dikutip berasal dari Departemen Urusan Konsumen Kota New York (2015). Dengan membandingkan hampir 800 produk yang memiliki versi laki-laki dan perempuan, studi itu menemukan versi perempuan rata-rata 7% lebih mahal, dengan 42% produk lebih mahal bagi perempuan, kesenjangan terbesar pada produk perawatan pribadi (13%) dan terkecil pada pakaian anak (4%) (Brooklyn Eagle, 2015).
Untuk konteks Indonesia, tulisan pegawai DJP mengutip contoh pisau cukur laki-laki sekitar Rp20.000–Rp50.000 sedangkan versi perempuan rata-rata di atas Rp100.000, serta sabun muka laki-laki sekitar Rp50.000 dan versi perempuan di atas Rp100.000 (Harris, 2023). Contoh ini bersifat ilustrasi, bukan studi sistematis, dan saya tidak menemukan studi harga berskala nasional di Indonesia dalam sumber yang dibaca.
Bagaimana Fikih Memandang Harga?
Pertama, Islam memberi ruang luas kepada mekanisme pasar. Ketika harga naik di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat meminta beliau menetapkan harga, beliau menjawab:
“Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki…” (HR. Abu Dawud no. 3451)
Hadis ini menunjukkan bahwa penjual pada dasarnya bebas menentukan harga, dan perbedaan harga tidak otomatis haram. Dasarnya adalah ‘an taradhin, suka sama suka (QS An-Nisa: 29). Artinya, bila perempuan membeli produk berwarna merah muda dengan harga lebih tinggi secara sadar karena nilai tambah yang ia inginkan, akadnya tidak otomatis bermasalah.
Namun kebebasan itu punya batas. Masalah muncul ketika perbedaan harga tidak mencerminkan perbedaan manfaat atau biaya, tetapi memanfaatkan asimetri informasi dan tekanan sosial. Di sinilah konsep tadlis (menyembunyikan atau menyamarkan informasi), gharar (ketidakjelasan), dan ghabn (harga yang jauh di luar kewajaran) relevan. Sebuah kajian skripsi tentang harga tiket yang berbeda menurut waktu menilai adanya unsur gharar karena pembeli membayar harga berbeda untuk layanan yang sama tanpa selisih biaya yang jelas dan dengan informasi yang tidak transparan (Barokah, 2018). Kasusnya berbeda dengan pink tax, tetapi logika analisisnya mirip: yang diuji adalah kejujuran dan transparansi, bukan sekadar angka.
Kisah dalam Riwayat Ibnu Umar
Dalam riwayat Ibnu Umar r.a., seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia sering tertipu dalam jual beli. Beliau menasihatinya agar berkata setiap kali bertransaksi: “Tidak ada penipuan” (HR. Bukhari no. 2117). Kisah ini mengajarkan dua hal: pembeli berhak atas transaksi yang jujur, dan penjual wajib tidak menipu. Perempuan yang membayar lebih tanpa tahu alasannya adalah konsumen yang berhak mendapat kejelasan yang sama.
Tinjauan Maqashid Syariah
Pink tax yang tidak berdasar menyentuh hifdz al-mal (menjaga harta): konsumen tidak boleh kehilangan hartanya karena harga yang tidak adil. Ia juga berkaitan dengan prinsip keadilan (‘adl) dalam muamalah. Karena itu, solusinya dua arah. Bagi penjual, tetapkan harga berdasarkan nilai dan biaya yang jelas serta transparan. Bagi konsumen, bandingkan produk dengan fungsi yang sama, pertimbangkan versi netral gender, dan jangan ragu bertanya.
Perlu dibedakan pula antara nilai tambah yang nyata dan sekadar label. Kemasan khusus, formulasi berbeda, atau layanan tambahan dapat menjadi alasan sah bagi selisih harga, selama penjual mampu menjelaskannya. Jika satu-satunya perbedaan adalah warna dan target pasar, beban pembuktian ada pada penjual. Dalam fikih muamalah, kejelasan sifat barang dan harga adalah syarat sahnya akad, sehingga transparansi bukan sekadar etika tambahan, melainkan bagian dari kesempurnaan transaksi itu sendiri.
Kesimpulan
Dari sudut pandang konvensional, perbedaan harga berdasarkan segmen adalah strategi pasar yang dinilai sah, meski tetap diperdebatkan dari sisi etika dan kesetaraan. Dari sudut pandang syariah, harga berbeda boleh sepanjang ada alasan nyata, informasi jujur, rida kedua pihak, dan tidak jatuh pada ghabn. Pink tax menjadi persoalan bukan karena warnanya, tetapi karena kemungkinan harga itu tidak jujur dan tidak adil.
Daftar Pustaka
Barokah, C. A. (2018). Analisis hukum Islam terhadap perubahan harga tiket pesawat berdasarkan perbedaan waktu di Traveloka.com [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/24999/
Brooklyn Eagle. (2015, 18 Desember). Women pay more for almost identical products, NYC study confirms. https://brooklyneagle.com/articles/2015/12/18/women-pay-more-for-almost-identical-products-nyc-study-confirms/
Harris, F. (2023, 14 September). Pink tax: Diskriminasi harga untuk perempuan. Direktorat Jenderal Pajak. https://pajak.go.id/en/node/100610
Putri, V. D. A. (2022, 23 Desember). Menstruasi, tampon, dan pink tax di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. https://pajak.go.id/id/artikel/menstruasi-tampon-dan-pink-tax-di-indonesia
Sahih al-Bukhari. Kitab al-Buyu’, hadis no. 2117. https://sunnah.com/bukhari:2117
Sunan Abu Dawud. Kitab al-Ijarah, hadis no. 3451. https://hadithunlocked.com/abudawud:3451
Psikologi Uang: Kenapa Rp100 Ribu Terasa Murah di E-commerce tetapi Mahal di Pasar Tradisional
KAKAP presented by Rasti Septa Sari (Staff RnD KSEI PROGRES 2025/2026)
Di pasar tradisional, uang Rp100 ribu bisa membuat kita menimbang-nimbang lama: sayur, ayam, dan bumbu sudah hampir menghabiskannya. Di aplikasi belanja, nominal yang sama sering lewat begitu saja. Satu klik, satu tombol bayar, dan notifikasi “pesanan berhasil” sudah muncul. Nilai uangnya sama persis, tetapi rasanya berbeda. Ilmu ekonomi perilaku mencoba menjelaskan kenapa.
Ketika Rasa Sakit Membayar Dibius
Prelec dan Loewenstein (1998) mengusulkan gagasan pain of paying: orang merasakan ketidaknyamanan saat membayar, dan itu mengurangi kenikmatan konsumsi. Besarnya tergantung pada coupling atau keterkaitan antara pembayaran dan barang yang dibeli. Kartu kredit cenderung melemahkan keterkaitan itu, sedangkan pembayaran tunai menciptakan keterkaitan yang kuat. Artinya, uang tunai yang berpindah tangan di pasar membuat kita langsung merasakan “kehilangan”, sementara saldo digital, kartu, atau cicilan membuat pembayaran terasa jauh dari barangnya.
Tradisi riset ini juga mencatat bahwa orang cenderung lebih bersedia mengeluarkan uang saat memakai kartu kredit dibanding tunai (Prelec & Simester, 2001, sebagaimana dirangkum BehavioralEconomics.com). Logikanya sederhana: semakin tidak terasa, semakin mudah dibelanjakan.
Prelec dan Loewenstein (1998) juga mencatat bahwa konsumsi yang sudah dibayar terasa seperti gratis. Ini relevan dengan saldo e-wallet yang diisi di muka: ketika uangnya sudah “masuk dompet digital”, pengeluarannya tidak lagi terasa seperti kehilangan uang. Dalam survei dan analisis conjoint mereka, model pembukuan ganda ini cocok dengan data 60% subjek, sedangkan model diskonto standar hanya cocok untuk 29%.
Akuntansi Mental dan Rasa “Untung”
Faktor kedua adalah mental accounting dari Richard Thaler. Orang tidak memperlakukan uang sebagai satu angka total, melainkan membaginya ke “akun” berdasarkan asal dan tujuannya (Thaler, 1999). Saldo e-wallet, cashback, atau voucher mudah dianggap “uang bonus” yang tidak perlu dihitung seketat gaji. Selain itu, orang mendapat kepuasan dari kualitas sebuah kesepakatan, yang disebut transaction utility (Thaler, 1985). Harga coret, diskon, dan gratis ongkir membuat kita merasa menang, sehingga fokusnya bergeser dari “apakah saya butuh?” menjadi “betapa murahnya”.
Di pasar tradisional, dua hal itu hilang. Uang tunai terlihat berkurang, dan harga acuannya nyata karena kita bisa menawar langsung. Maka Rp100 ribu terasa mahal bukan karena nilainya berubah, melainkan karena rasa kehilangannya utuh.
- Bayar lewat saldo, kartu, atau paylater
- Pembayaran terpisah dari barang yang dibeli
- Harga coret dan diskon terasa sebagai “untung”
- Klik, bukan menyerahkan uang
- Bayar tunai, uang berpindah tangan
- Pembayaran menyatu dengan barang
- Harga acuan dan tawar-menawar nyata
- Uang terlihat berkurang saat itu juga
Ketika Kemudahan Berubah Menjadi Utang
Efek terbesar terjadi ketika pembayaran bisa ditunda. Data OJK menunjukkan paylater bank mencapai 32,80 juta rekening dengan outstanding Rp30,71 triliun per Juni 2026, tumbuh 33,54% secara tahunan, dengan rata-rata baki debet sekitar Rp940 ribu per rekening dan NPL 2,36% (Kontan, 2026a). Pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan mencapai Rp13,61 triliun per Agustus 2026, tumbuh 36,57% secara tahunan, dengan NPF 3,03% (Kontan, 2026b). OJK menilai rasio itu masih terkendali, tetapi angka yang terus tumbuh menunjukkan seberapa lazim “bayar nanti” menjadi kebiasaan.
Rata-rata Rp940 ribu per rekening mungkin terdengar kecil. Namun pembelian kecil yang terus menumpuk adalah pola yang paling sulit dikenali, karena setiap transaksinya terasa ringan.
Solusi: Mengembalikan “Rasa” pada Uang
Pertama, tambahkan gesekan. Tunda pembelian non-kebutuhan 24 jam, simpan barang di keranjang, dan hapus metode bayar tersimpan. Kedua, pisahkan anggaran sejak awal, misalnya pos kebutuhan, tabungan, dan keinginan, lalu anggap saldo e-wallet sebagai bagian dari anggaran yang sama, bukan uang bonus. Ketiga, bandingkan harga dengan kebutuhan, bukan dengan harga coret. Keempat, hindari paylater untuk barang konsumtif yang tidak mendesak.
Tinjauan Maqashid Syariah
Islam memandang harta sebagai amanah. Al-Qur’an melarang pemborosan: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan” (QS Al-Isra: 26–27), dan memuji hamba Allah yang membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak kikir (QS Al-Furqan: 67). Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa seorang hamba akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya dan ke mana ia membelanjakannya (HR. Tirmidzi).
Dalam kerangka maqashid, perilaku konsumtif yang tidak disadari menyentuh hifdz al-mal (menjaga harta). Menyusun prioritas pengeluaran sejalan dengan tingkatan kebutuhan dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat: kebutuhan pokok didahulukan, keinginan belakangan. Adapun untuk paylater, penting memeriksa akadnya. Jika terdapat tambahan biaya yang dikaitkan dengan keterlambatan atau penundaan yang menyerupai bunga, itu berpotensi masuk wilayah riba dan perlu dikaji lebih jauh.
Kesimpulan
Dari sudut pandang ekonomi konvensional, perilaku ini dijelaskan sebagai bias psikologis: rasa sakit membayar yang melemah dan akuntansi mental yang keliru. Solusinya literasi keuangan dan desain keputusan yang lebih sadar. Dari sudut pandang syariah, ia juga persoalan amanah dan keseimbangan. Seorang muslim tidak cukup bertanya “apakah ini murah?”, tetapi “apakah ini kebutuhan, dan apakah cara bayarnya aman?” Rp100 ribu seharusnya terasa sama beratnya di mana pun kita membelanjakannya.
Daftar Pustaka
BehavioralEconomics.com. (n.d.). Mental accounting. https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/mental-accounting/
Kontan. (2026a, 5 Agustus). Pengguna paylater bank capai 32,8 juta, outstanding tembus Rp30,71 triliun. https://keuangan.kontan.co.id/news/pengguna-paylater-bank-capai-328-juta-outstanding-tembus-rp-3071-triliun
Kontan. (2026b, 5 Oktober). Pembiayaan BNPL tembus Rp13,61 triliun per Agustus 2026, tumbuh 36,57%. https://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-bnpl-tembus-rp1361-triliun-per-agustus-2026-tumbuh-3657
Prelec, D., & Loewenstein, G. (1998). The red and the black: Mental accounting of savings and debt. Marketing Science, 17(1), 4–28. https://doi.org/10.1287/mksc.17.1.4
Thaler, R. H. (1985). Mental accounting and consumer choice. Marketing Science, 4(3), 199–214.
Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. Journal of Behavioral Decision Making, 12, 183–206.
Kafalah dalam Asuransi Syariah: Bagaimana Konsep Jaminan Menurut Fikih?
POFI (Pojok Fiqh) presented by Rayhan Wardhana (Staff Divisi RnD KSEI PROGRES 2025/2026)
Bayangkan Rina, kontraktor kecil yang memenangkan proyek pembangunan jembatan desa. Pemberi proyek meminta jaminan bahwa pekerjaan akan diselesaikan. Rina tidak punya cukup agunan, sehingga ia mendatangi lembaga penjamin syariah, membayar biaya jasa, dan jaminan pun terbit. Sekilas semuanya wajar. Namun dalam fikih, muncul pertanyaan mendasar: bolehkah menjamin urusan orang lain sambil menerima bayaran? Dan bagaimana posisi perusahaan asuransi syariah dalam skema ini?
Di dunia konvensional, jaminan pihak ketiga dikenal sebagai borgtocht dalam KUH Perdata, yang tujuannya melindungi kreditur dan berdasar pada kebebasan berkontrak. Islam punya konsep sendiri yang akarnya jauh lebih tua dan lebih bernilai ibadah: kafalah.
Apa Itu Kafalah?
Kafalah secara bahasa berarti menjamin atau menanggung. Dalam muamalah, kafalah adalah akad penjaminan yang membuat penjamin ikut bertanggung jawab atas kewajiban orang lain (Dewi, 2026). Ada tiga pihak: kafil (penjamin), makful 'anhu (pihak yang berutang atau dijamin), dan makful lahu (pihak berpiutang), ditambah objek yang dijamin (makful bih) serta ijab qabul. Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 mensyaratkan penjamin dewasa, berakal, cakap atas hartanya, dan rela; objek jaminan harus berupa kewajiban yang jelas nilainya, mengikat, dan tidak melanggar syariah.
- 1. Makful lahu → Makful 'anhu: Utang-piutang
- 2. Kafil → Makful lahu: Menjamin bila debitur gagal bayar
- 3. Kafil → Makful 'anhu: Penjamin yang membayar boleh menagih kembali
Kafalah bersifat accessoir: ia bergantung pada utang pokok dan berakhir saat utang itu berakhir. Kewajiban penjamin baru muncul ketika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya, dan penjamin yang telah membayar boleh menagih kembali (Dewi, 2026). Jenisnya beragam, antara lain kafalah bin nafs (menjamin kehadiran seseorang), kafalah bil mal (menjamin pembayaran), dan kafalah bit taslim (menjamin pengembalian barang sewa).
Dalil dan Kisah Abu Qatadah
Landasan kafalah ada dalam Al-Qur'an, saat para penyeru raja Mesir berkata tentang piala yang hilang: "...dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku jamin itu" (QS Yusuf: 72). Fatwa DSN-MUI 11/2000 juga merujuk QS Al-Ma'idah: 2 tentang tolong-menolong dalam kebaikan.
Dalil hadisnya adalah kisah yang diriwayatkan Salamah bin Al-Akwa' r.a. Suatu hari dibawa jenazah kepada Rasulullah SAW untuk disalatkan. Beliau bertanya, apakah ia punya utang? Dijawab tidak, maka beliau menyalatkannya. Lalu dibawa jenazah lain, dan ketika diketahui ia masih berutang, beliau meminta para sahabat menyalatkan saudara mereka itu. Abu Qatadah berkata bahwa ia akan menanggung utangnya, lalu Rasulullah SAW pun menyalatkan jenazah tersebut (HR. Bukhari no. 2295).
Kisah ini menunjukkan wajah asli kafalah: bukan sekadar mekanisme bisnis, tetapi solidaritas yang meringankan beban saudara. Karena itu, para ulama memandang kafalah pada dasarnya sebagai akad tabarru' atau akad kebajikan (Dewi, 2026).
Dari Kebajikan ke Layanan Berbayar: Kafalah bil Ujrah
Dunia keuangan modern menuntut jaminan yang profesional dan berskala besar. Fatwa DSN-MUI 11/2000 membolehkan penjamin menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan, dan akad kafalah berimbalan bersifat mengikat sehingga tidak dapat dibatalkan sepihak. Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah kemudian merinci kafalah bil ujrah: imbal jasa untuk penggunaan fasilitas penjaminan pembiayaan syariah, dengan penjamin yang boleh berupa bank syariah, asuransi syariah, atau lembaga penjamin syariah (DSN-MUI, 2009).
Di sinilah asuransi syariah bersinggungan dengan kafalah. Ada batas yang tegas: penjaminan tidak boleh menjamin transaksi atau objek yang tidak sesuai syariah, dan perusahaan asuransi syariah tidak boleh membayar klaim penjaminan dari dana tabarru'. Pihak yang dijamin boleh dikenai ta'widh (ganti rugi biaya akibat keterlambatan), dan dana denda keterlambatan harus diakui seluruhnya sebagai dana sosial (DSN-MUI, 2009).
- Dana tolong-menolong antarpeserta
- Untuk klaim peserta asuransi
- TIDAK boleh dipakai membayar klaim penjaminan (kafalah)
- Penjamin menerima ujrah (imbal jasa)
- Akad mengikat, tidak bisa dibatalkan sepihak
- Penjamin boleh menagih kembali atau membebaskan dari tagihan
Mengapa Isu Ini Semakin Relevan
Industri asuransi syariah sedang berubah struktur. OJK menyatakan kewajiban pemisahan unit usaha syariah (spin-off) paling lambat tahun 2026 dan menargetkan 43 perusahaan asuransi syariah pada 2027 (Liputan6, 2026). Pada 21 Oktober 2026, Sompo Syariah resmi beroperasi sebagai entitas asuransi umum syariah (ANTARA, 2026). Semakin banyak entitas mandiri berarti semakin penting kejelasan akad dan pemisahan dana.
Dari sisi perlindungan nasabah, Program Penjaminan Polis oleh LPS berlaku untuk seluruh perusahaan asuransi, termasuk asuransi syariah, dan disebut telah memakai prinsip kafalah. Program ini berlaku efektif 12 Januari 2028, sementara DSN-MUI Institute merekomendasikan fatwa khusus karena pedoman yang ada lebih ditujukan bagi perusahaan asuransi syariah, dengan isu seperti kewenangan atas dana tabarru' saat izin usaha dicabut (DSN-MUI Institute, 2025).
Tinjauan Maqashid Syariah
Kafalah melindungi hifdz al-mal (menjaga harta): kreditur terlindungi dari risiko gagal bayar, dan pihak yang berusaha mendapat akses pembiayaan tanpa agunan berlebih. Ia juga menjaga hifdz al-din melalui kepatuhan syariah, karena jaminan tidak boleh menyangkut objek haram dan dananya tidak boleh dicampur. Prinsip ini sejalan dengan perintah tolong-menolong dalam kebaikan (QS Al-Ma'idah: 2).
Kesimpulan
Dari sudut pandang konvensional, jaminan pihak ketiga adalah instrumen kontrak untuk melindungi kreditur. Dari sudut pandang syariah, kafalah juga berakar pada tolong-menolong, dengan batas: objeknya halal, imbalannya tidak memberatkan, dan dana yang berbeda fungsi tidak boleh dicampur. Kisah Abu Qatadah mengingatkan bahwa jaminan sejatinya adalah janji untuk menanggung beban saudara. Industri asuransi syariah menjaga janji itu bukan hanya dengan akad yang sah, tetapi juga dengan tata kelola yang amanah.
Daftar Pustaka
ANTARA. (2026, 21 Oktober). Sompo Syariah resmi beroperasi sebagai entitas asuransi umum syariah. https://www.antaranews.com/berita/5801273/sompo-syariah-resmi-beroperasi-sebagai-entitas-asuransi-umum-syariah
Dewi, G. (2026, 10 Juli). Seluk-beluk kafalah atau jaminan perorangan dalam Islam. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-kafalah-atau-jaminan-perorangan-dalam-islam-lt6a519ff929cb7/
DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/banking/11-kafalah.pdf
DSN-MUI. (2009). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/banking/74-penjaminan-syari_ah.pdf
DSN-MUI Institute. (2025, 25 Juli). Program penjaminan polis asuransi syariah di Indonesia: Harmonisasi regulasi dan prinsip syariah. https://dsnmuiinstituteweb.com/en/program-penjaminan-polis-asuransi-syariah-di-indonesia-harmonisasi-regulasi-dan-prinsip-syariah/
Liputan6. (2026, 30 Agustus). Wajib spin off 2026, OJK targetkan 43 asuransi syariah pada 2027. https://www.liputan6.com/bisnis/read/8280671/wajib-spin-off-2026-ojk-targetkan-43-asuransi-syariah-pada-2027
Sahih al-Bukhari. Kitab al-Kafalah, hadis no. 2295. https://sunnah.com/bukhari:2295
Literasi Keuangan Gen Z Rendah: Mengapa Gaji Besar Belum Tentu Kaya?
KAKAP presented by Fadhilah Nur Aisyah (Wakadiv PnP KSEI PROGRES 2025/2026)
Gajinya naik dua kali lipat, tetapi saldo di akhir bulan masih sama tipisnya. Cerita seperti ini akrab di kalangan anak muda yang baru bekerja. Penghasilan memang bertambah, tetapi kekayaan tidak otomatis ikut bertambah. Di sinilah literasi keuangan berperan: bukan soal berapa uang yang masuk, melainkan apa yang dilakukan dengannya.
Penghasilan Bukan Kekayaan
Penghasilan adalah arus uang yang masuk, sedangkan kekayaan adalah apa yang tersisa dan bertumbuh setelah dikurangi pengeluaran dan utang. Stanley dan Danko (1996) dalam buku The Millionaire Next Door menemukan bahwa banyak jutawan hidup sederhana, dan salah satu kuncinya adalah "hidup di bawah kemampuan". Mereka membedakan prodigious accumulator of wealth (PAW), yakni orang yang kekayaan bersihnya jauh di atas sepersepuluh dari usia dikali penghasilan sebelum pajak, dengan under accumulator of wealth (UAW), yang berpenghasilan tinggi tetapi cenderung menghabiskannya. Buku ini dikritik Nassim Taleb karena bias penyintas dan ditulis di tengah pasar saham yang sedang naik, sehingga ia lebih tepat dibaca sebagai gambaran pola perilaku, bukan hukum pasti.
Jebakan Lifestyle Inflation
Pola UAW sering muncul sebagai lifestyle inflation: pengeluaran naik seiring penghasilan sehingga tabungan tidak bertambah. Penyebabnya antara lain menghadiahi diri sendiri setelah bekerja keras, tekanan sosial dan FOMO, kebutuhan yang lama-lama terasa seperti keinginan, serta tidak adanya rencana keuangan yang jelas, sehingga kenaikan gaji mengalir ke konsumsi (BINUS, 2025). Dampaknya terasa saat darurat datang: tanpa bantalan keuangan, orang terdorong berutang.
Apa Kata Data?
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 oleh OJK, LPS, dan BPS yang diumumkan 10 Agustus 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan 69,57% dan inklusi 93,61% (InvestorTrust, 2026). Artinya, hampir semua orang sudah punya akses ke produk keuangan, tetapi pemahamannya tertinggal sekitar 24 poin (selisih ini hitungan saya dari kedua angka). Literasi juga sangat berbeda menurut kelompok: usia 15–17 tahun 56,04%, usia 26–35 tahun 78,70%, dan usia 51–79 tahun 60,01%. Menurut pendidikan, indeks mulai dari 45,23% pada kelompok yang tidak sekolah hingga tamat SD sampai 93,46% pada lulusan perguruan tinggi (Fortune IDN, 2026).
Catatan penting: angka kelompok usia 18–25 tahun tidak saya temukan dalam sumber yang dibaca, sehingga klaim "literasi Gen Z rendah" belum bisa dibuktikan penuh dari SNLIK. Yang terlihat jelas adalah kelompok remaja 15–17 tahun berada di bawah rata-rata nasional.
Dari sisi perilaku utang, OJK mencatat kelompok usia 19–34 tahun menyumbang 48,22% dari outstanding pinjol bermasalah per Juli 2026, dengan TWP90 industri 4,32% dan outstanding Rp105,63 triliun (Kontan, 2026a). Pada Agustus 2026, TWP90 naik menjadi 4,73% dengan outstanding Rp106,94 triliun, dan 16 penyelenggara memiliki TWP90 di atas 5% (Kontan, 2026b). Kelompok 19–34 tahun mencakup milenial dan Gen Z, jadi data ini tidak bisa dibaca sebagai angka khusus Gen Z.
Solusi: Dari Pendapatan ke Kekayaan
Pertama, bayar diri sendiri lebih dulu: pindahkan tabungan atau investasi otomatis tepat setelah gajian. Kedua, gunakan pembagian awal seperti 50/30/20 untuk kebutuhan, keinginan, dan tabungan atau investasi, lalu sesuaikan dengan kondisi masing-masing (BINUS, 2025). Ketiga, arahkan kenaikan gaji ke aset dan dana darurat, bukan ke gaya hidup. Keempat, tunda pembelian besar beberapa pekan untuk membedakan kebutuhan dari dorongan sesaat. Kelima, hindari utang konsumtif berbunga tinggi. Keenam, hitung kekayaan bersih (aset dikurangi utang) secara berkala, karena itulah ukuran kemajuan yang sebenarnya, bukan besarnya gaji. Ketujuh, sisihkan zakat, infak, dan sedekah sejak awal, sebab harta yang baik bukan hanya yang bertumbuh, tetapi juga yang bermanfaat bagi sesama.
Tinjauan Maqashid Syariah
Islam tidak mengukur kekayaan dari besar gaji. Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan: jangan menjadikan tangan terbelenggu pada leher (kikir) dan jangan terlalu mengulurkannya (boros) (QS Al-Isra: 29), dan hamba Allah yang baik membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak kikir (QS Al-Furqan: 67). Rasulullah SAW juga bersabda bahwa kekayaan sejati adalah kaya hati (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam kerangka maqashid, literasi keuangan adalah bagian dari hifdz al-mal (menjaga harta): mengelola, menumbuhkan, dan menghindarkannya dari kerusakan seperti utang berbunga dan boros. Menariknya, SNLIK 2026 mencatat literasi keuangan syariah 43,07% dan inklusi syariah 13,24%, jauh di bawah angka nasional (Infobanknews, 2026). BPS menyebut angka tahun-ke-tahun belum sepenuhnya sebanding karena perbedaan cakupan, dan sumber lain menunjukkan angka nasional yang belum konsisten, sehingga angka ini perlu dibaca hati-hati.
Kesimpulan
Dari sudut pandang konvensional, kaya berarti kekayaan bersih yang bertumbuh, dan itu dicapai dengan hidup di bawah kemampuan, menabung, dan berinvestasi. Dari sudut pandang syariah, kaya juga soal amanah, keseimbangan, dan kecukupan hati. Gaji besar hanyalah modal awal. Yang menentukan adalah literasi: kemampuan membedakan kebutuhan dari keinginan, dan penghasilan dari kekayaan.
Daftar Pustaka
BINUS. (2025, 24 Maret). Gaji vs. gaya hidup: Waspadai lifestyle inflation. BINUS @Bekasi. https://binus.ac.id/bekasi/2025/03/gaji-vs-gaya-hidup-waspadai-lifestyle-inflation/
Fortune IDN. (2026, 13 Agustus). SNLIK 2026: Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat naik. https://www.fortuneidn.com/finance/indeks-literasi-dan-inklusi-keuangan-masyarakat-naik-d7w02-00-fykp7-fkymmw
Infobanknews. (2026, 10 Agustus). Literasi dan inklusi keuangan syariah turun pada 2026, ini penjelasan BPS. https://infobanknews.com/literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah-turun-pada-2026-ini-penjelasan-bps
InvestorTrust. (2026, 10 Agustus). OJK dan BPS rilis hasil SNLIK 2026: Indeks literasi keuangan meningkat jadi 69,57%, inklusi tembus 93,61%. https://investortrust.id/financial/112356/ojk-dan-bps-rilis-hasil-snlik-2026-indeks-literasi-keuangan-meningkat-jadi-69-57-inklusi-tembus-93-61
Kontan. (2026a, 15 September). Risiko kredit macet pinjol 4,32% per Juli 2026, usia 19-34 tahun mendominasi. https://keuangan.kontan.co.id/news/risiko-kredit-macet-pinjol-432-per-juli-2026-usia-19-34-tahun-mendominasi
Kontan. (2026b, 8 Oktober). TWP90 fintech lending naik jadi 4,73% per Agustus 2026, ini penjelasan OJK. https://keuangan.kontan.co.id/news/twp90-fintech-lending-naik-jadi-473-per-agustus-2026-ini-penjelasan-ojk
Stanley, T. J., & Danko, W. D. (1996). The millionaire next door. Pocket Books.
Dropshipping Tanpa Modal: Bolehkah Menjual Barang yang Belum Dimiliki?
POFI (Pojok Fiqh) presented by Sanira (Wakil Ketua Divisi DEAR KSEI PROGRES 2025/2026)
Bayangkan Dika, mahasiswa yang ingin punya penghasilan sendiri. Tanpa modal besar dan tanpa stok, ia memajang foto produk dari sebuah supplier di media sosial. Begitu ada pesanan, ia meneruskannya ke supplier dan mengambil selisih harganya. Mudah, bukan? Sampai suatu hari barang yang dipesan ternyata habis, atau datang dalam keadaan rusak, dan pembeli menagih kepada Dika, bukan kepada supplier.
Model bisnis ini dikenal sebagai dropshipping. Dalam kacamata konvensional, ia dinilai efisien karena menekan modal dan risiko stok. Namun Islam bertanya lebih dalam: apakah penjual sah menjual sesuatu yang belum ia miliki?
Kisah Hakim bin Hizam dan Larangan Itu
Pertanyaan itu sebenarnya sudah pernah diajukan kepada Rasulullah SAW. Hakim bin Hizam r.a., seorang pedagang, bertanya tentang menjual barang yang belum ada padanya. Beliau menjawab:
"Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu." (HR. Tirmidzi)
Riwayat ini juga dikuatkan hadis lain tentang larangan mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak berada dalam tanggungan atau penguasaan penjual (IslamQA, n.d.). Sebuah kajian takhrij menyimpulkan bahwa sanad hadis Hakim bin Hizam lemah tetapi matannya sahih, sehingga dengan riwayat penguat ia dinilai sahih li ghairih (Khamidiyah, 2016). Kajian yang sama menegaskan bahwa maksud "tidak ada padamu" secara khusus merujuk pada barang yang berada di luar kendali dan kewenangan penjual, dan bahwa bai' al-salam dikecualikan dari larangan tersebut.
Larangan ini bukan tanpa hikmah. Penjual yang menjual barang di luar kendalinya menanggung risiko yang tidak bisa ia kendalikan: barang kosong, rusak, atau tidak sesuai. Dalam fikih, kondisi seperti itu dekat dengan gharar (ketidakpastian), yang merugikan pembeli.
Kapan Dropship Menjadi Sah?
Para pengkaji merumuskan bahwa dropship tidak otomatis haram. Strukturnya yang menentukan. Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship memperbolehkan dropship dengan syarat tertentu. Menurut Hasbi dan Suriyadi (2023), fatwa itu antara lain mensyaratkan tidak adanya tadlis, ghisysy, dan najsy; penjual mampu menyerahkan barang sesuai spesifikasi; pembeli membayar tunai; adanya akad jual beli antara dropshipper dan supplier; supplier mengirim atas nama dropshipper; serta hak khiyar bila barang tidak sesuai dan tanggung jawab ekspedisi jika lalai.
- Akad jual beli penjual dengan supplier
- Penjual mampu menyerahkan barang sesuai spesifikasi
- Pembeli membayar tunai
- Supplier mengirim atas nama penjual
- Hak khiyar bila barang tidak sesuai
- Ekspedisi bertanggung jawab bila lalai
- Tadlis (menyembunyikan cacat/informasi)
- Ghisysy (menipu)
- Najsy (pura-pura menawar untuk menaikkan harga)
Secara konsep, ada beberapa jalur yang diakui. Pertama, penjual lebih dulu membeli dari supplier lalu menjualnya, sehingga akadnya jual beli biasa (Hasbi & Suriyadi, 2023). Kedua, akad salam: pembeli membayar penuh di muka dengan spesifikasi dan waktu yang jelas. Kajian Khamidiyah (2016) menilai bahwa bila pembeli membayar penuh di awal, dropship secara materiil tidak jauh berbeda dari salam. Ketiga, penjual bertindak sebagai agen (wakalah) atau perantara (samsarah) dengan ujrah yang jelas (IslamQA, n.d.; Iskandar, 2024). Penelitian lain mencatat bahwa DSN-MUI menganalogikan dropship dengan salam sebagai sistem pesan-lebih-dulu (Qomaria, 2023).
Tantangan di Lapangan
Menurut tesis Aini (2023), hak khiyar dalam dropship belum berjalan baik dalam praktik: proses refund, retur, dan pengiriman lambat dan membebani dana pribadi pembeli. Dari sisi regulasi, Permendag No. 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik mewajibkan platform menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen dan mewajibkan pelaku usaha memberi informasi yang akurat, jelas, dan transparan (Bisnis.com, 2026). Artikel yang saya baca tidak membahas ketentuan khusus tentang penjual dropship.
Kembali ke Dika. Jika ia hanya memajang foto dan menjanjikan barang tanpa ada akad atau kuasa dari supplier, ia menjual sesuatu di luar kendalinya, dan pembeli menanggung risikonya. Namun bila Dika lebih dulu bersepakat dengan supplier, menjelaskan spesifikasi dan estimasi pengiriman secara jujur, tidak menyembunyikan kemungkinan stok kosong, dan bersedia menerima pengembalian bila barang tidak sesuai, posisinya jauh lebih aman secara syariah. Perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya stok di tangan, melainkan pada kejelasan akad dan kejujuran.
Tinjauan Maqashid Syariah
Aturan akad dalam dropship menjaga hifdz al-mal (perlindungan harta): pembeli tidak boleh dirugikan oleh barang yang tidak jelas, dan penjual berhak atas keuntungan yang halal. Al-Qur'an menegaskan bahwa perniagaan harus berdasar suka sama suka, tanpa memakan harta dengan cara batil (QS An-Nisa: 29). Prinsip kejujuran juga menjaga hifdz al-din, karena transaksi adalah bagian dari ibadah. Rasulullah SAW menyebut usaha terbaik adalah jual beli yang mabrur (HR. Ahmad, al-Baihaqi, dan ath-Thabarani, sebagaimana dikutip Hasbi & Suriyadi, 2023).
Kesimpulan
Dari sudut pandang konvensional, dropship adalah model bisnis tanpa stok yang efisien dan diatur oleh kontrak dan perlindungan konsumen. Dari sudut pandang syariah, ia boleh jika akadnya jelas: ada jual beli dengan supplier, atau salam, atau wakalah dengan ujrah, serta tidak ada penipuan dan ketidakjelasan. "Tanpa modal" tidak berarti tanpa tanggung jawab. Jawaban atas pertanyaan di judul: boleh, sepanjang penjual tidak sekadar menjual apa yang tidak ada padanya, tetapi memiliki akad dan kuasa yang sah atas barang itu.
Daftar Pustaka
Aini, K. (2023). Analisis dropship perspektif hukum Islam dalam Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 [Tesis magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63169/
Bisnis.com. (2026, 15 Juli). Permendag 19/2026 dorong marketplace wajib sediakan kanal pengaduan. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260715/12/1988243/permendag-192026-dorong-marketplace-wajib-sediakan-kanal-pengaduan
Hasbi, & Suriyadi. (2023). Keabsahan akad jual beli dalam praktik dropship berdasarkan prinsip muamalah. Iqtishaduna, 4(4), 376–385. https://arsip-journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/39763
IslamQA. (n.d.). Is dropshipping halal? https://islamqa.info/en/answers/334744/is-dropshipping-halal
Iskandar, T. A. (2024). Analysis of fiqh muamalah and DSN MUI Fatwa No. 145 of 2021 on dropshipping online buying and selling practices in Banda Aceh City, Indonesia. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5(1). https://journal.ar-raniry.ac.id/mudharabah/article/download/4704/1969/11246
Khamidiyah, N. (2016). Dropshipping dalam hadis (Studi hadis larangan menjual barang yang bukan miliknya dalam Sunan Tirmidzi nomor 1236) [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/13330/
Qomaria, S. (2023). Analisis metode istinbat hukum Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang sistem dropship [Tesis magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61852/
AI Makin Pintar, Bumi Makin Haus: Sisi Gelap di Balik Kecerdasan Buatan
KAKAP presented by Farkhan Maulana (Staff Kastrat KSEI PROGRES 2025/2026)
Setiap kali kita meminta asisten AI merangkum dokumen atau membuat gambar, prosesnya terasa ringan dan tanpa jejak. Padahal di balik layar, ada ruangan penuh server yang menyala 24 jam, memerlukan listrik dalam jumlah besar, dan harus terus didinginkan, sering kali dengan air bersih. Kecerdasan buatan memang makin pintar, tetapi kecerdasannya dibayar dengan sumber daya bumi yang tidak ikut kita lihat di layar.
Listrik: Kebutuhan yang Tumbuh Lebih Cepat dari Dunia
Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan konsumsi listrik pusat data dunia pada 2024 sekitar 415 TWh atau sekitar 1,5% konsumsi listrik global. Angka itu diproyeksikan naik lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 945 TWh pada 2030, setara konsumsi listrik Jepang saat ini. Pertumbuhannya sekitar 12% per tahun sejak 2017, lebih dari empat kali lebih cepat daripada pertumbuhan konsumsi listrik secara keseluruhan (IEA, 2025). Laporan itu menyebut AI sebagai salah satu pendorong utama, di samping layanan digital lainnya.
Indonesia ikut berada dalam arus ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pusat data membutuhkan tambahan listrik sekitar 20 GW, atau setara 20 persen dari listrik yang ada saat ini. Pusat data berbasis AI bisa membutuhkan 100 MW hingga 1 GW, jauh di atas pusat data komputasi awan biasa yang berkisar 10–30 MW (Suara Pemerintah, 2026). Pemerintah juga mendorong Batam, Karimun, dan Bintan menjadi hub pusat data regional.
Air: Jejak yang Jarang Dihitung
Jejak karbon AI sudah banyak dibahas, tetapi jejak airnya jauh lebih sunyi. Li et al. (2023) memperkirakan pelatihan GPT-3 di pusat data Microsoft di Amerika Serikat dapat menguapkan sekitar 700.000 liter air bersih secara langsung. Mereka juga memproyeksikan bahwa permintaan AI global pada 2027 bisa memerlukan penarikan air 4,2–6,6 miliar meter kubik, lebih besar daripada penarikan air tahunan Denmark.
Untuk skala pusat data, Environmental and Energy Study Institute (EESI) memperkirakan fasilitas berukuran menengah dapat memakai sekitar 110 juta galon (sekitar 416 juta liter) air per tahun untuk pendinginan (CNBC Indonesia, 2026). Komdigi mencatat 185 pusat data dengan kapasitas sekitar 274 MW per Mei 2026, dan pemerintah menargetkan lebih dari 2.000 MW pada 2029.
Per prompt, angkanya memang terlihat kecil. Google mengklaim satu prompt teks median Gemini memakai 0,24 Wh listrik dan 0,26 mL air, sementara Epoch AI memperkirakan sekitar 0,3 Wh untuk query ChatGPT tipikal (DCD, 2025; You, 2025). Namun angka itu belum mencakup pelatihan model dan air dari pembangkit listrik, dan menjadi besar ketika dikalikan jutaan prompt.
Model penalaran dan input panjang memakai energi jauh lebih besar (Epoch AI: ±2,5 Wh untuk 10.000 token input).
Kasus Batam: Ketika Waduk dan Server Berebut Air
Ketegangan ini sudah terlihat di Batam. Sebuah video viral memperlihatkan Waduk Nongsa menyusut dan mengaitkannya dengan pusat data di Nongsa Digital Park. BP Batam membantah dan menyatakan penyusutan disebabkan musim kemarau, serta menegaskan kebutuhan masyarakat dipenuhi terlebih dahulu. Meski begitu, kebutuhan air pusat data saat ini diperkirakan sekitar 1.000 liter per detik, dan proyeksi kapasitas Batam mencapai 2.000 MW. TrendAsia menilai daya dukung Batam sebagai pulau kecil sangat terbatas, dan mendesak moratorium izin pembangunan pusat data baru (Mongabay Indonesia, 2026).
Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar "teknologi baik atau buruk". Pertanyaannya adalah siapa yang mendapat manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan apakah keputusannya transparan. Mongabay Indonesia (2026) juga mencatat bahwa pembangunan bisa menyerap sekitar 10.000 pekerja konstruksi selama enam tahun, tetapi operasional pusat data hanya membutuhkan puluhan hingga ratusan pekerja. Manfaat lapangan kerja jangka panjang yang terbatas perlu ditimbang dengan beban sumber daya yang bersifat jangka panjang.
Solusi yang Mulai Ditempuh
Industri sudah mulai mencari jalan keluar. Microsoft menyebut rancangan terbarunya memakai pendinginan nonevaporatif yang dapat menghemat lebih dari 125 juta liter air per fasilitas per tahun. Google memakai air laut di pusat data Hamina, Finlandia, sedangkan AWS bekerja sama dengan kawasan industri di Jawa Barat untuk memakai air limbah olahan. BP Batam mendorong pengembang besar membangun desalinasi air laut (SWRO) sendiri agar tidak menekan waduk warga (CNBC Indonesia, 2026). Namun, desalinasi bukan tanpa harga: biayanya sekitar Rp1 triliun untuk kapasitas 1.000 liter per detik dan limbah garamnya dikhawatirkan merusak karang (Mongabay Indonesia, 2026). Pendinginan cair pun tidak otomatis bebas air jika pembuangan panasnya masih memakai menara pendingin evaporatif.
Karena itu, solusi teknis perlu dibarengi kebijakan: kewajiban transparansi penggunaan air dan energi (seperti indikator Water Usage Effectiveness), pengutamaan kebutuhan warga atas sumber air, serta penempatan pusat data yang selaras dengan ketersediaan energi terbarukan. Di tingkat pengguna, kita juga bisa lebih bijak: memakai AI sesuai kebutuhan, bukan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu.
Tinjauan Maqashid Syariah
Dalam kerangka maqashid syariah, isu ini paling dekat dengan hifdz al-bi'ah (menjaga lingkungan) yang oleh banyak ulama kontemporer dipandang sebagai penopang tujuan pokok syariah, terutama hifdz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifdz al-mal (menjaga harta). Air yang dibutuhkan warga untuk minum dan kebutuhan harian adalah kebutuhan primer (dharuriyyat). Bila sumber air publik terganggu demi kepentingan industri, maka kemaslahatan yang lebih mendasar sedang dikorbankan untuk yang lebih bersifat pelengkap.
Al-Qur'an menegaskan prinsip keseimbangan (mizan) dalam penciptaan: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu" (QS Ar-Rahman: 7–8). Larangan israf dalam QS Al-A'raf: 31 juga dipahami oleh para pengkaji sebagai dasar etika moderasi, termasuk dalam penggunaan sumber daya alam (Lestari & Azizah, 2026). Manusia sebagai khalifah (QS Al-Baqarah: 30) memegang amanah untuk memakmurkan bumi, bukan menghabiskannya. Inovasi teknologi tidak dilarang, bahkan bernilai maslahat jika menolong manusia, tetapi kaidah la dharar wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) mengharuskan dampaknya dikelola dan ditanggung secara adil.
Kesimpulan
Dari sudut pandang ekonomi konvensional, pusat data AI adalah investasi strategis yang menarik modal, membuka peluang ekonomi digital, dan memperkuat daya saing. Dampaknya terhadap air dan listrik dipandang sebagai biaya eksternalitas yang dapat diatasi dengan efisiensi teknologi dan mekanisme pasar. Perspektif syariah tidak menolak inovasi, tetapi menuntut keadilan dan keseimbangan: manfaat ekonomi tidak boleh dibeli dengan mengorbankan hak dasar masyarakat atas air dan lingkungan yang sehat. Kecerdasan buatan semestinya melayani kemaslahatan manusia dan menjaga bumi, bukan sebaliknya.
Daftar Pustaka
CNBC Indonesia. (2026, 10 Oktober). Data center konsumsi air ratusan juta galon, perusahaan putar otak. https://www.cnbcindonesia.com/research/20261009100305-128-774654/data-center-konsumsi-air-ratusan-juta-galon-perusahaan-putar-otak
DCD. (2025, 21 Agustus). Google: Median Gemini prompt uses 0.24 watt-hours of power and consumes 0.26ml of water. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/google-median-gemini-prompt-uses-024-watt-hours-of-power-and-consumes-026ml-of-water/
International Energy Agency. (2025). Energy and AI. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary
Lestari, A., & Azizah, A. (2026). The prohibition of israf in QS. Al-A'raf verse 31 and its relevance to environmental conservation. Proceedings ISETH, Universitas Muhammadiyah Surakarta. https://proceedings.ums.ac.id/iseth/article/view/6886
Li, P., Yang, J., Islam, M. A., & Ren, S. (2023). Making AI less "thirsty": Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models. arXiv preprint arXiv:2304.03271. https://arxiv.org/abs/2304.03271
Mongabay Indonesia. (2026, 4 Oktober). Proyek data center Batam ancam sumber air. https://mongabay.co.id/2026/10/04/proyek-data-center-batam-ancam-sumber-air/
Suara Pemerintah. (2026, 21 Oktober). Era AI butuh tambahan listrik 20 GW, Bahlil dorong Batam jadi hub data center regional. https://suarapemerintah.id/2026/10/era-ai-butuh-tambahan-listrik-20-gw-bahlil-dorong-batam-jadi-hub-data-center-regional/
You, J. (2025, 7 Februari). How much energy does ChatGPT use? Epoch AI. https://epoch.ai/gradient-updates/how-much-energy-does-chatgpt-use
Rumah Ibadah Masuk Bursa Saham? Tinjauan Fikih Muamalah dan Fikih Perlindungan Aset Negara
POFI (Pojok Fiqh) presented by Nabil Ali (Staff Divisi RnD KSEI PROGRES 2025/2026)
Bayangkan seorang jemaah yang sedang menggulir linimasa dan menemukan judul berita: "Masjid Istiqlal masuk bursa efek." Hatinya langsung bertanya-tanya. Apakah uang kotak infak yang ia sumbangkan akan dipakai membeli saham? Bagaimana kalau harganya anjlok? Siapa yang bertanggung jawab kalau masjid negara itu merugi?
Kekhawatiran itu wajar, dan itulah yang ramai diperbincangkan pada Agustus 2026. Namun setelah ditelusuri, duduk perkaranya tidak sesederhana judul tersebut.
Masjid Tidak IPO, tetapi Ada Wakaf Saham
Rumor IPO muncul setelah Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik membenarkan adanya kerja sama dengan Masjid Istiqlal pada 10 Agustus 2026. Ia menyebutnya program filantropi Islam yang dikelola manajer investasi (Detik Finance, 2026). Dua hari kemudian, Kemenag menegaskan bahwa Istiqlal sebagai masjid negara dan lembaga nirlaba tidak memiliki kapasitas maupun rencana IPO. Yang berjalan adalah gerakan "Yuk Wakaf Saham": investor mewakafkan sebagian lot saham syariah miliknya kepada Nazhir Istiqlal, lalu dividennya disalurkan untuk program sosial umat, mulai dari Rp10.000, tanpa memakai kas masjid, dana hibah, atau dana operasional jemaah (Katadata, 2026; InvestorTrust, 2026).
- Masjid melepas saham ke publik
- Kas masjid dipakai membeli saham
- Masjid mencari laba untuk pemegang saham
- Kemenag: tidak ada kapasitas atau rencana IPO
- Investor mewakafkan lot saham syariah
- Masjid berperan sebagai nazhir
- Dividen disalurkan ke program sosial umat
- Mulai Rp10.000; tanpa kas dan hibah masjid
Meski begitu, penjelasan resminya belum sepenuhnya seragam. Kemenag berbicara tentang wakaf lot saham, sedangkan BEI menyebut dana yang dikelola manajer investasi dan produknya bisa berupa reksa dana berunderlying saham. OJK pun menyatakan skemanya masih dibahas dan akan menyiapkan pengaturan, sementara nilai dana yang dikelola belum diungkap (Detik Finance, 2026; Katadata, 2026). Bagi publik, kejelasan semacam ini penting, karena menyangkut kepercayaan terhadap aset umat.
Kacamata Konvensional dan Kacamata Islam
Dalam logika konvensional, masjid dengan biaya operasional besar wajar mencari sumber pendanaan baru. Kemenko PMK mencatat biaya listrik Istiqlal lebih dari Rp200 juta per bulan, belum termasuk gaji 250 petugas keamanan dan kebersihan, dan hibah Kemenag dinilai belum menutup kebutuhan (Kemenko PMK, 2025). Pasar modal dipandang sebagai jalan menuju kemandirian dana.
Islam tidak menolak kemandirian, tetapi menempatkan wakaf bukan sekadar sumber dana. Wakaf adalah amanah yang dijaga pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya. Prinsip ini bersumber dari kisah Umar bin Khattab r.a. yang mendapat sebidang tanah di Khaibar dan meminta arahan Rasulullah SAW. Beliau bersabda:
"Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Umar kemudian mewakafkannya dengan ketentuan tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, sedangkan hasilnya untuk fakir miskin, kerabat, dan kepentingan di jalan Allah. Inilah akar prinsip ta'bid al-ashl, yakni menjaga keabadian pokok wakaf.
Tiga Ujian Fikih Muamalah
Pertama, objeknya harus halal. Kemenag menyatakan saham yang diwakafkan harus terdaftar di Daftar Efek Syariah sehingga terbebas dari unsur riba, maysir, dan gharar (InvestorTrust, 2026). Pasar modal syariah memiliki landasan dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/2003 dan No. 80/2011 (Astarudin, 2026). Saham syariah dipandang mewakili kepemilikan riil atas usaha yang halal, sehingga dividennya dapat disalurkan sebagai manfaat wakaf.
Kedua, pokok wakaf harus terjaga. Di sinilah letak titik rawan yang disorot Wakil Ketua BWI Tatang Astarudin dalam tulisannya: harga saham yang berfluktuasi dapat menggerus nilai pokok, sementara belum ada kewajiban dana cadangan dari dividen. Ia juga mencatat risiko biaya ganda, karena nazhir berhak atas imbalan maksimal 10% dari hasil bersih dan manajer investasi memperoleh management fee, serta pengawasan yang terbagi antara BWI dan OJK (Astarudin, 2026). Kalau beban ini tidak dikelola, manfaat bagi penerima wakaf bisa menyusut.
Ketiga, amanah nazhir. Allah SWT memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak (QS An-Nisa: 58). Dalam wakaf saham, amanah berarti transparansi laporan, pemisahan yang tegas antara dana wakaf dan kas masjid, serta kompetensi nazhir di bidang pasar modal. BWI menawarkan sertifikasi nazhir, integrasi digital pencatatan wakaf, dan regulasi bersama BWI, Kemenag, OJK, dan Kemenkeu (Astarudin, 2026).
Fikih Perlindungan Aset: Wakaf Umat, Masjid Negara
Istiqlal disebut Kemenag sebagai masjid negara, sehingga ada dua lapisan amanah: harta wakaf milik umat dan tata kelola kelembagaan yang berkaitan dengan negara. Karena itu, pagar pemisahnya harus tegas. Dana kas dan hibah operasional tidak boleh ikut dipertaruhkan di pasar modal, dan pencatatan wakaf di BWI serta pengawasan OJK harus berjalan nyata, bukan sekadar pernyataan. Perlu dicatat, status aset Istiqlal sebagai barang milik negara tidak saya temukan dijelaskan eksplisit dalam sumber-sumber di atas.
Isu ini juga mulai menjalar ke daerah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membuka peluang membawa dua masjid agung ke ekosistem pasar modal lewat wakaf produktif, dengan potensi salah satunya diperkirakan Rp50 miliar, dan ia sendiri menyatakan masih perlu belajar lebih dulu (Antara, 2026). Semakin banyak masjid yang mengikuti, semakin penting standar tata kelola yang seragam.
Tinjauan Maqashid Syariah
Hifdz al-mal (menjaga harta) menuntut agar harta umat tidak rusak oleh spekulasi dan kelalaian. Hifdz al-din (menjaga agama) menuntut fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pemberdayaan tetap terjaga, tidak berubah menjadi sekadar entitas pencari untung. Wakaf saham sejalan dengan maqashid jika menambah manfaat sosial tanpa mengorbankan pokok dan kepercayaan jemaah.
Kesimpulan
Dari sudut pandang konvensional, wakaf saham adalah inovasi pendanaan nirlaba yang memanfaatkan pasar modal. Dari sudut pandang syariah, inovasi itu dapat diterima selama objeknya saham syariah, pokoknya terjaga, dan nazhirnya amanah serta transparan. Jadi pertanyaan "Rumah ibadah masuk bursa saham?" lebih tepat dijawab: yang masuk bursa bukan masjidnya, melainkan wakaf umat. Dan justru karena itu, pengelolaannya harus lebih ketat, bukan lebih longgar.
Daftar Pustaka
Antara. (2026, Agustus). Wali Kota Bandung dorong dua masjid kelola wakaf di Bursa. https://www.antaranews.com/berita/5693173/wali-kota-bandung-dorong-dua-masjid-kelola-wakaf-di-bursa
Astarudin, T. (2026, 13 Agustus). Wakaf dan ekosistem pasar modal. detikHikmah. https://www.detik.com/hikmah/dakwah/d-8617195/wakaf-dan-ekosistem-pasar-modal
Detik Finance. (2026, 11 Agustus). Penjelasan OJK & BEI soal Masjid Istiqlal masuk bursa. https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8612841/penjelasan-ojk-bei-soal-masjid-istiqlal-masuk-bursa
InvestorTrust. (2026, 12 Agustus). Kemenag luruskan isu wakaf saham Istiqlal: Bukan IPO, murni penghimpunan saham syariah untuk umat. https://www.investortrust.id/market/112648/kemenag-luruskan-isu-wakaf-saham-istiqlal-bukan-ipo-murni-penghimpunan-saham-syariah-untuk-umat
Katadata. (2026, 12 Agustus). Kata Kemenag soal Masjid Istiqlal masuk bursa, dari polemik riba hingga isu IPO. https://katadata.co.id/finansial/bursa/6a7c604bac141/kata-kemenag-soal-masjid-istiqlal-masuk-bursa-dari-polemik-riba-hingga-isu-ipo
Kemenko PMK. (2025, 7 November). Kemenko PMK dorong penguatan tata kelola dan sinergi pengelolaan Masjid Istiqlal. https://kemenkopmk.go.id/index.php/node/5982
Ekonomi RI Tumbuh 5% : Kata Siapa?
KAKAP presented by Hamizan Suheil Ibnu Hadi (Neon’s Head Division 2025-2026)
Written by Daffa
Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis laporan yang mengklaim bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh secara meyakinkan di angka 5,61% year-on-year (yoy). Dari sisi permintaan (demand), pemerintah berdalih bahwa aktivitas ekonomi didorong secara dominan oleh percepatan belanja pemerintah serta peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara dari sisi pasokan (supply), terdapat klaim peningkatan pada sektor manufaktur, perdagangan, hingga akomodasi makanan dan minuman. Namun, dari kacamata kajian strategis, angka agregat ini wajib dikritisi secara tajam. Klaim pertumbuhan 5,61% ini merupakan ilusi statistik yang gagal merepresentasikan pemerataan kesejahteraan rakyat dan justru menutupi realita carut-marut ekonomi yang terjadi di akar rumput.
Mitos Pertumbuhan dan Kegagalan Trickle-Down Effect
Pertama, kita harus mendekonstruksi mitos bahwa "semua makin kaya". Angka PDB 5,61% pada hakikatnya adalah nilai rata-rata nasional yang bersifat agregat. Pertumbuhan ini secara eksklusif merupakan "undangan terbatas" atau VIP Only yang dinikmati oleh segelintir pihak. Secara matematis, jika 1% elit (seperti oligarki tambang dan pelaku konglomerasi) mencetak lonjakan akumulasi kekayaan hingga 100%, sementara 99% rakyat lainnya mengalami stagnasi pendapatan, kurva PDB nasional akan tetap terlihat tumbuh menghijau. Lonjakan PDB ini didominasi oleh perputaran uang di sektor padat modal, seperti ekstraksi dan ekspor bahan mentah, serta konsumsi barang tersier oleh kelas atas. Model pertumbuhan semacam ini membuktikan kegagalan teori trickle-down effect, karena kekayaan hanya berputar di kalangan elit dan tidak pernah menetes ke bawah untuk menciptakan kesejahteraan yang riil bagi masyarakat luas.
Anomali Konsumsi Rumah Tangga: Fenomena "Makan Tabungan"
Kedua, narasi kehebatan ekonomi yang didasarkan pada konsumsi rumah tangga juga patut digugat. Memang benar bahwa lebih dari 50% struktur PDB nasional kita ditopang oleh tingkat konsumsi rumah tangga. Bahkan, Survei Konsumen Bank Indonesia pada April 2026 berdalih bahwa keyakinan konsumen berada di level optimis 123,0 dengan rasio tabungan agregat yang meningkat menjadi 18,2%. Namun, angka rata-rata ini memuat bias kelas yang nyata.
Tingginya angka belanja di tingkat masyarakat menengah ke bawah saat ini sama sekali bukan indikator peningkatan daya beli akibat kenaikan gaji. Sebaliknya, jika dibedah per kelompok, masyarakat dengan pengeluaran Rp1-2 juta harus menghabiskan hingga 74,6% pendapatannya hanya untuk konsumsi, memicu fenomena "Mantab" atau Makan Tabungan di mana mereka terpaksa menggerus sisa simpanan dan tabungan hari tua mereka hanya untuk mampu bertahan hidup di tengah himpitan harga kebutuhan yang mencekik.
Kerapuhan Nilai Tukar dan Efek Domino Imported Inflation
Ketiga, ilusi fundamental makroekonomi kita ditelanjangi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang. Ambrolnya nilai tukar Rupiah hingga menyentuh angka Rp17.500 per USD adalah indikator paling jujur yang menunjukkan hilangnya tingkat kepercayaan investor. Hal ini diakibatkan oleh ketergantungan akut pasar domestik pada "antek asing", di mana likuiditas kita disokong oleh aliran modal asing jangka pendek (hot money) di portofolio saham dan obligasi. Ketika terjadi sentimen negatif, dana asing tersebut dapat seketika kabur (capital flight), meninggalkan Rupiah dalam keadaan berdarah karena negara kita kekurangan underlying asset riil dan cadangan devisa yang sepenuhnya mandiri.
Dampak dari mahalnya dolar ini langsung bermuara ke piring makan rakyat. Terjadilah fenomena imported inflation: karena mayoritas bahan baku kita berasal dari luar negeri, seperti gandum untuk mi instan, kedelai untuk tempe, hingga bahan bakar minyak, biaya produksi secara diam-diam ikut meroket padahal standar upah pekerja tetap stagnan. Tragedi ini berakumulasi pada matinya sektor riil domestik. Kasus gulung tikarnya 60 pabrik tekstil akibat dihantam oleh masuknya pakaian impor tanpa label asal China adalah bukti nyata. Imbas penciptaan lapangan kerja yang minim memaksa banyak sarjana berpendidikan tinggi turun ke jalan secara massal untuk menjadi pengemudi ojek online.
Solusi Struktural: Reindustrialisasi dan Perlindungan Aset Nasional
Menyikapi krisis multidimensional ini, pendekatan negara tidak bisa lagi menggunakan instrumen artifisial. Solusi struktural yang esensial harus segera dieksekusi.
Pertama, pemerintah wajib mengerem proyek-proyek ambisius raksasa yang tidak memiliki urgensi dan mengalihkan fokus pendanaan untuk menyelamatkan dompet rakyat dari krisis.
Kedua, arah pembangunan harus dikembalikan pada pembangunan pabrik riil padat karya (seperti industri makanan, pakaian, dan perakitan) yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja manusia, bukan sekadar mengeruk nikel dan batubara. Investasi asing yang masuk harus diikat dengan syarat ketat kewajiban penyerapan tenaga lokal dan transfer ilmu pengetahuan.
Ketiga, ketergantungan terhadap asing harus ditekan dengan mewajibkan pengusaha ekstraktif untuk memarkir aset dolarnya di perbankan lokal secara jangka panjang, serta memberikan perlindungan kurs (asuransi) bagi BUMN agar negara tidak mendadak bangkrut ketika harus membayar utang valas. Di level mikro, pemerintah lebih baik berfokus pada pemberian keringanan modal utang bagi UMKM, warung, dan bengkel agar mereka tetap bisa beroperasi, sembari memberantas secara tuntas mafia impor beras dan bawang yang gemar mempermainkan stabilitas harga pasar.
Tinjauan Maqashid Syariah: Kebatilan Monopoli Harta dan Krisis Distribusi
Dalam pembahasan ekonomi Islam, pertumbuhan PDB yang tinggi tanpa dibarengi pemerataan merupakan bentuk kegagalan sistemik yang mencederai prinsip keadilan. Al-Qur'an secara tegas melarang sirkulasi harta yang hanya terkonsentrasi di kalangan segelintir elit (...kaila yakuna dulatan bainal-aghniya'i minkum, QS. Al-Hasyr: 7). Ketika angka pertumbuhan 5,61% secara eksklusif dinikmati oleh pemilik modal (oligarki) sementara masyarakat bawah terpinggirkan, sistem ekonomi tersebut telah menyimpang dari jaminan distribusi yang disyariatkan Islam.
Fenomena "Makan Tabungan" (Mantab), di mana rumah tangga terpaksa melikuidasi simpanan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan sekadar masalah finansial, melainkan indikator kegagalan negara dalam menjaga stabilitas pasar. Dalam kerangka Maqashid Syariah, situasi ini mengancam dua pilar daruriyyat manusia sekaligus: Hifz an-Nafs (perlindungan kualitas hidup) dan Hifz al-Mal (perlindungan aset/harta). Negara yang membiarkan rakyatnya mengorbankan masa depan untuk bertahan hidup di masa kini secara fundamental gagal menjalankan kewajiban perlindungannya.
Lebih jauh lagi, kerentanan nilai tukar Rupiah akibat ketergantungan pada hot money (modal asing jangka pendek) mengungkap kelemahan fatal sistem moneter berbasis fiat money yang tidak memiliki underlying asset riil. Islam menawarkan stabilitas melalui pengikatan mata uang pada aset atau komoditas riil. Pendekatan ini esensial untuk meminimalisasi praktik spekulatif asing yang memicu imported inflation, yang pada akhirnya menghancurkan daya beli masyarakat di akar rumput.
Kesimpulan
Pertumbuhan PDB sebesar 5,61% hanyalah narasi kosmetik apabila tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja layak dan stabilitas daya beli masyarakat. Analisis ini menunjukkan dua temuan fundamental mengenai kerapuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026:
Secara Konvensional: Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 mengalami bias kelas yang nyata. Tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga ditopang oleh anomali miris fenomena "Mantab" (Makan Tabungan), di mana masyarakat kelas bawah (Rp 1-2 Juta) terpaksa menghabiskan hingga 74,6% pendapatan mereka hanya untuk kebutuhan perut. Kondisi ini diperparah oleh imported inflation akibat ambrolnya nilai tukar Rupiah hingga menembus ambang batas psikologis Rp17.500 per USD yang mematikan sektor riil dan memicu deindustrialisasi dini.
Secara Perspektif Syariah: Realitas ini menegaskan terjadinya distorsi sistemik yang melanggar larangan monopoli harta (QS. Al-Hasyr: 7). Krisis makroekonomi domestik berujung pada ancaman nyata terhadap dua pilar utama Maqashid Syariah, yaitu Hifz an-Nafs (perlindungan kelayakan hidup) dan Hifz al-Mal (perlindungan jaminan aset masa depan rakyat)
Sebagai kesimpulan, sebuah negara baru dapat dikatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang hakiki (falah) apabila stabilitas moneter ditopang oleh aset riil (underlying asset), distribusi kekayaan berjalan merata, serta masyarakat terbebas dari jeratan utang konsumtif dan praktik ribawi yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan subsisten harian.
Daftar Pustaka
An-Nabhani, T. (1953). An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam. Darul Ummah.
Badan Pusat Statistik. (2026). Laporan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2575/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2026-tumbuh-5-61-persen--y-on-y-.html
Bank Indonesia. (2026). Laporan Survei Konsumen April 2026: Keyakinan Konsumen Terjaga. Departemen Komunikasi Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/SK-April-2026.aspx
Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
Choudhury, M. A. (1997). Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy. Routledge.
Friedman, M. (1957). A Theory of the Consumption Function. Princeton University Press
Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). International Economics: Theory and Policy. Pearson.
Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic Finance in the Framework of Maqashid al-Shari'ah. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(4), 278-289. https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057
Mishkin, F. S. (2008). Exchange Rate Pass-Through and Monetary Policy. NBER Working Paper. https://doi.org/10.3386/w13889
Piketty, T., & Saez, E. (2014). Inequality in the Long Run. Science, 344(6186), 838-843. https://doi.org/10.1126/science.1251936
Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Chelsea Green Publishing. http://doi.org/10.33568/rbs.2409
Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Rodrik, D. (2004). Industrial Policy for the Twenty-First Century. CEPR Discussion Paper No. 4767.
Rodrik, D. (2016). Premature Deindustrialization. Journal of Economic Growth, 21(1), 1-33.
Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. W. W. Norton & Company.
Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of the Public Sector (4th ed.). W. W. Norton & Company.
BLACK CAMPAIGN, Bisnis Kotor di Era Digital: Ketika Kompetitor Tak Lagi Disaing, Tapi Dijatuhkan
POFI (Pojok Fiqh) Presented by Lutfia Nailul Autar (Divisi Kaderisasi Progres 2025-2026)
Written by Afrah
Bayangkan seorang ibu yang telah bertahun-tahun membangun usaha kuliner rumahan. Satu demi satu pelanggan ia layani dengan sepenuh hati, reputasinya dibangun dari nol, pelan tapi pasti. Lalu, pada suatu pagi, ia mendapati toko online-nya kebanjiran ulasan bintang satu yang datang serempak dari akun-akun tak dikenal, dengan narasi yang seragam seolah ditulis oleh satu tangan. Alhasil pesanannya anjlok secara drastis, usaha kulinernya pun menjadi sepi.
Sayang sekali hal seperti ini bukanlah cerita fiksi. Ini adalah realitas kejam dari black campaign di era digital. Persaingan bisnis yang harusnya melahirkan inovasi, kini bergeser menjadi perang kotor lewat manipulasi ulasan, hoaks pesanan, hingga pasukan buzzer yang dibayar untuk membunuh karakter sebuah brand. Pada akhirnya, pelaku usaha kecil yang jujurlah yang menjadi korban.
Bagi sebagian besar orang, bisnis mungkin hanya dipandang sebagai urusan untung dan rugi. Dalam kacamata konvensional pun, etika sering kali diturunkan derajatnya menjadi sekadar alat atau sebuah tameng aturan agar reputasi perusahaan tidak ambruk saat diterpa badai.
Namun, Islam meletakkan fondasi yang jauh lebih tinggi dan mulia dari itu. Di dalam Islam, berniaga bukanlah sekadar aktivitas bertahan hidup, melainkan bagian dari ibadah. Setiap transaksi yang terjadi adalah cerminan dari iman seseorang. Maka, keuntungan yang dikejar bukan lagi sebatas nominal mata uang, melainkan ridha Allah SWT.
Rafiq Issa Beekun, seorang pakar etika bisnis Islam, pernah mengingatkan bahwa perilaku etis seorang pengusaha tidak pernah lahir di ruang hampa. Keputusan untuk bertindak jujur atau curang dibentuk oleh cara ia memahami hukum agama, budaya di dalam organisasinya, tekanan situasi, hingga karakter pribadinya sendiri. Artinya, ketika seorang pengusaha memutuskan untuk menggunakan jalan pintas berupa kampanye hitam (black campaign), itu bukan lagi sekadar "strategi bisnis yang agresif." Itu adalah pilihan moral, sebuah cerminan dari rapuhnya hati nurani yang bersumber dari dalam dirinya sendiri.
Tiga Dosa Fikih di balik Gelapnya Kampanye Hitam
Jika kita menguliti praktik kampanye hitam melalui analisis fikih muamalah, kita akan menemukan bahwa tindakan ini bukan sekadar pelanggaran etika biasa. Tetapi di dalamnya terdapat tiga dosa besar yang dilakukan secara sengaja:
1. Ghibah dan Fitnah (Menyebar Keburukan)
Sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an:
"Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya..." (Q.S. Al-Hujurat: 12)
Dalam dunia digital, ghibah dan fitnah bekerja lewat narasi negatif yang diembuskan untuk merusak reputasi kompetitor. Baik informasi itu benar (ghibah) maupun rekayasa murni (fitnah), menyebarkannya dengan niat menjatuhkan adalah tindakan yang sangat keji.
2. Tadlis (Manipulasi dan Penipuan)
Tadlis terjadi ketika pelaku kampanye hitam membohongi publik demi keuntungan pribadi. Mereka memanipulasi konsumen lewat ulasan bintang satu palsu pada produk pesaing, atau testimoni fiktif yang melebih-lebihkan kelemahan lawan. Tindakan ini merampas hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur sekaligus meracuni ekosistem pasar yang sehat.
3. Risywah Digital (Suap Modern)
Rasulullah SAW bersabda:
"Dilaknat penyuap dan yang menerima suap dalam hukum." (HR. Tirmizi dan Ahmad)
Membayar agensi, menyewa buzzer, atau membeli akun-akun bot untuk menyerang bisnis orang lain secara massal adalah bentuk risywah (suap) di era modern. Mengemasnya dengan istilah teknologi yang canggih sama sekali tidak akan mengurangi atau mengubah hakikat dosanya di hadapan Allah.
Ketiga pelanggaran ini sering kali berjalan beriringan dalam satu kali eksekusi kampanye hitam. Ketika seorang pengusaha membayar pasukan digital untuk menjatuhkan pesaingnya, ia sebenarnya tengah menumpuk dosa ghibah, tadlis, dan risywah dalam satu tarikan napas yang sama.
Maqashid Syariah: Dua Pilar yang Sengaja Dirobohkan
Jika ditinjau dari kacamata Maqashid Syariah, kampanye hitam adalah senjata pemusnah massal yang merobohkan dua dari lima pilar Maqashid Syariah :
Hifz Al-Mal (Perlindungan Harta)
Ketika omzet sebuah bisnis rumahan tiba-tiba hancur akibat fitnah digital, harta yang selama ini mereka jemput dengan cara halal telah dirampas secara zalim. Islam sangat tegas mengharamkan segala bentuk eksploitasi dan perampasan harta orang lain tanpa hak.
Hifz Al-Nasl (Perlindungan Kehormatan)
Nama baik dan martabat adalah aset paling berharga bagi seorang muslim. Menyerang reputasi pemilik bisnis dengan narasi bohong adalah pelanggaran langsung terhadap hak kehormatan yang tidak bisa dinilai dengan uang.
Dari sini kita melihat bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang utuh. Tanggung jawab untuk menjaga kedua pilar ini tidak hanya dibebankan kepada para pelaku usaha, tetapi juga kepada kita sebagai konsumen. Sebelum kita mengomentari sesuatu alangkah baik nya kita mengingat pentingnya prinsip Tabayyun (klarifikasi).
Fastabiqul Khairat: Persaingan yang Memuliakan
Islam sama sekali tidak melarang persaingan. Justru, Islam menganjurkan kompetisi yang sehat melalui konsep fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan.
Dalam dunia usaha, berlomba-lomba dalam kebaikan berarti beradu kualitas produk, melahirkan inovasi yang memudahkan kehidupan manusia, serta memberikan pelayanan yang jujur. Inilah perwujudan nyata dari sifat fathanah (cerdas dan bijaksana) yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW semasa beliau menjadi pedagang ulung.
Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah berjalan melewati pasar dan melihat tumpukan gandum yang dijual oleh seorang pedagang. Beliau kemudian memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum tersebut dan merasakan jemarinya basah di bagian dalam, sementara bagian luarnya tampak kering dan bagus.
Beliau bertanya, "Apa ini, wahai pemilik makanan?" Pedagang itu menjawab dengan gugup, "Terkena air hujan, wahai Rasulullah."
Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda dengan tegas:
"Mengapa tidak kamu letakkan bagian yang basah itu di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami." (HR. Muslim)
Di zaman ketika para pedagang Arab terbiasa menyembunyikan cacat barang demi meraup untung cepat, Rasulullah SAW menawarkan "inovasi etis" yang sangat berani: buka semua kartu kepada konsumen.
Bagi orang berpikiran sempit, menunjukkan cacat produk dianggap merugikan. Namun di tangan Rasulullah, kejujuran ini justru menjadi magnet bagi pelanggan. Pembeli merasa aman bertransaksi dengan beliau karena tahu mereka tidak akan pernah tertipu. Hasilnya? Modal dagang yang dititipkan oleh Sayyidah Khadijah kepada beliau selalu menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, jauh melampaui pedagang lainnya. Beliau memenangkan persaingan bukan dengan menjatuhkan harga atau menjelekkan kafilah dagang lain, melainkan dengan menaikkan standar moral pelayanannya.
Daftar Pustaka
Beekun, R. I. (1997). Islamic business ethics. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
Fauzi, A. (2024, Juni 6). Kisah Rasulullah saat bertemu penjual gandum tak jujur. Hallo Riau. Diambil dari https://halloriau.com/read-lifestyle-1453563-2024-06-06-kisah-rasulullah-saat-bertemu-penjual-gandum-tak-jujur.html