Alhamdulillah sudah terlaksananya kegiatan FGD Part 1 dengan tema “Fundamental for FGD Policy Brief and Determination Of MSMEs Problem” pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 16.00 s/d 17.30 WIB di ruangan 1.4 kampus Institut Agama Islam Tazkia
Pada agenda FGD Policy Brief part 1 ini sosialisasi dari divisi kajian strategis (kastrat) terkait panduan dan peraturan FGD Policy Brief yang akan di laksanakan serta faktor – faktor apa saja yang perlu di siapkan keberlanjutan Policy Brief. Konsep FGD pada kali ini berbeda seperti biasanya dengan konsep dua kubu pro dan kontra tetapi konsep pada kali ini fokus kepada diskusi perkelompok untuk menentukan suatu permasalahan dalam Polcy Brief Yang akan di bahas pada FGD Polcy Brief part 2.
Ada 4 topik yang dibagikan kepada setiap kelompok yaitu funding, digital, sertifikasi halal, dan pengembangan bisnis. Setiap kelompok yang terdiri dari 2 divisi di berikan waktu 40 menit untuk menentukan rumusan masalah sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Kemudian satu orang perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan output hasil diskusinya
Kelompok 1 (Funding)
Rumusan masalah
- UMKM sulitnya mengakses pembiayaan pemodalan dan juga kurangnya sosialisasi terkait administrasi kebijakan dll
- Tidak memanfaatkan dana waqaf untuk UMKM atau kurangnya kolaborasi antara industri halal dan filantropi Islam
Kelompok 2 (Digital)
Rumusan masalah
- Dari masalah Internal, kurangnya literasi digital
- SDM IT yang kurang memadai
- Akses digital yang belum merata
Kelompok 3 (Sertifikasi Halal)
- Pendanaan untuk sertifikasi halal terlalu mahal dan lama waktunya.
- Stigma Masyarakat yang menganggap tidak perlu nya sertifikasi halal karna anggapan makanan Indonesia itu pasti halal.
- Kurangnya literasi terkait sertifikasi halal.
Kelompok 4 (Pengembangan Bisnis)
Rumusan Masalah:
- Bagaimana caranya untuk mengefektifkan bantuan pemerintah untuk pengembangan usaha melalui pendampingan UMKM?
- Bagaimana mengoptimalkan mindset masyarakat dalam mengembangkan bisnisnya?
- Bagaimana cara mengatasi minimnya akses distribusi di daerah terpencil?
Rumusan masalah ini akan di bagi menjadi 3 poin yaitu kebijakan apa yang sudah di lakukan oleh KNEKS, fakta lapangan dan saran Kebijakan untuk KNEKS.
